Dirjen PUPR: Rp50 Juta untuk Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Lombok 

JAKARTA – Masa tanggap darurat akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah selesai, dan Pemerintah melalui instansi terkait terus bekerja untuk melakukan rekonstruksi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi di Provinsi NTB.

“Saat tanggap darurat, kami PUPR memastikan infrastruktur PU, terutama jalan, jembatan dan sebagainya itu, berfungsi. Waktu itu, ada 12 jembatan yang bergeser atau rusak. Kami langsung perbaiki. Itu tugas yang dilakukan oleh PUPR,” katanya, dalam diskusi media Forum Media Barat ‘Rekontruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018’ di Aula Serbaguna Kominfo, Jakpus, Senin (27/8/2018).

Dia menjelaskan, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendata 124.000 rumah rusak, dan 74 di antaranya masuk dalam kategori rusak berat.

Danis berujar, pemerintah akan memberikan dana bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan. Dana tersebut diperuntukkan membangun kembali rumah tahan gempa.

Untuk memastikan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah tahan gempa, Kementerian PUPR akan menyediakan tim pendamping. Pihaknya juga mengajak mahasiswa teknik untuk turut serta menjadi tim pendamping.

“Dalam membangun itu, yang perlu didampingi,” kata dia.

Pembangunan rumah diharapkan selesai 2019.