Ahmad Djuned Mengaku Tidak Tahu Proyek Satelit Monitoring di Bakamla

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Ahmad Djuned telah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Ahmad Djuned sempat memberikan keterangan saat ditanya wartawan terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK selama 3 jam di Gedung KPK Jakarta, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya Ahmad Djuned diketahui juga telah menjalani proses pemeriksaan penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan alat komunikasi monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dengan total anggaran sekitar Rp400 miliar.

Saat ditanya wartawan di Gedung KPK Jakarta, Ahmad Djuned mengaku tidak tahu-menahu seperti apa sebenarnya mekanisme proses lelang tender proyek pengadaan alat komunikasi satelit monitoring di Bakamla. Dirinya juga merasa bahwa selama ini juga tidak pernah menerima sejumlah aliran dana yang disebut-sebut diduga berasal dari proyek pengadaan peralatan satelit komunikasi monitoring di Bakamla.

Kepada wartawan, Ahmad Djuned menjelaskan bahwa dirinya hanya ditanya penyidik KPK seputar adanya dugaan aliran dana dari Bakamla kepada sejumlah Anggota DPR RI yang bertujuan untuk memuluskan persetujuan terkait anggaran proyek pengadaan peralatan komunikasi dan navigasi satelit di Bakamla. Namun dirinya enggan memberikan penjelasan saat ditanya wartawan apakah memang ada aliran dana dari proyek di Bakamla untuk sejumlah Anggota DPR RI.

Selain itu Ahmad Djuned mengaku juga sempat ditanya oleh penyidik KPK terkait Nofel Hasan, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kasus perkara suap sejumlah proyek di Bakamla. Penyidik KPK menduga ada sejumlah aliran dana dari sejumlah proyek di Bakamla yang mengalir ke sejumlah oknum Anggota DPR RI.

“Tadi sempat ditanya penyidik KPK seputar lelang tender proyek pengadaan sejumlah alat komunikasi monitoring satelit di Bakamla. Saya tidak mengetahui perihal proyek tersebut, karena pada waktu itu saya sudah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI. Selain itu juga sempat ditanya apakah saya mengenal Nofel Hasan, seorang oknum pegawai di Bakamla yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap di Bakamla,” kata Sekjen DPR RI Ahmad Djuned di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/9/2017).