Rudiantara: BSSN Dibentuk untuk Deteksi Ancaman Dunia Siber
JAKARTA — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin, (28/8/2017).
Dalam Raker tersebut, Menteri Kominfo, Rudiantara mengatakan BSSN dibentuk yang intinya untuk melakukan pemantauan dan mengidenitifikasi potensi deteksi ancaman dalam dunia siber serta melakukan proteksi penanggulangan pemulihan.
“BSSN diinisiasi dari kami jaringan komunikasi pemerintah insfrastruktur nasional dan teknologi digital,” kata Rudiantara.
Selain itu, tutur Rudiantara, ada evaluasi pengendalian, standarisasi sumber daya, dan sertifikasi produk akreditasi, bahkan pengendalian deteksi informasi pun akan dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
“Kita memasuki ekonomi digital. Kita juga mengantisipasi kejahatan ataupun ancaman dunia siber. Jadi, terkait ada persandian di dalamnya, karena BSSN ini menggabungkan antar Lemsaneg dan fungsi Dirjen Aptika yakni Direktorat Keamanan Kominfo,” paparnya.
Rudiantara menjelaskan BSSN merupakan bagian dari amanat Undang Undang dalam pembatasan akses. Dikarenakan Revisi UU ITE yang difokus oleh Kominfo itu ada dua, yakni bagaimana membatasi akses dari masyarakat di dunia maya pada konten negatif dan melakukan literasi sosialisasi meningkatkan kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan internet yang baik.
“Di situ pusat menajemen krisis siber. Jika terjadi krisis maka lembaga BSSN yang menanganinya,” ujar dia.
Sejauh ini, pihaknya juga telah bekerjasama dengan stakeholder kementerian perhubungan (Kemenhub) dalam konteks standardisasi dan penanggulangan pemulihan, Kominfo bersama Kemenhub telah membuat “Critical insfrastructure”. Ada tiga sektor utama dalam standarisasi konteks siber security yakni keuangan perbankan, kedua transportasi, khususnya transportasi udara dan ketiga, energi.
“Sampai dengan transisi BSSN sudah terbentuk kita akan masuk pada sektor yang lain. Sehingga nanti BSSN akan menjadi semakin lengkap bagi Indonesia,” tandasnya.
Saat ditanya oleh Pimpinan Komisi I, Meutia Hafidz, kapan BSSN akan beroperasi? Rudiantara menyebut nanti akan dipercepat, tidak perlu menunggu secara formal, karena cikal bakal BSSN berada di Lemsaneg dan Kominfo.
“Mudah mudahan pada Mei 2018 udah bisa beroperasi,” tutupnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nurwahid meminta kepada Kominfo agar Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) dipercepat. sebab kondisi indonesia sangat krusial dan darurat.
“Mei 2018 agak lambat, kalau bisa dipercepat,” tutur Hidayat.