JAYAPURA – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Papua. mengapresisi program 70.000 lampu untuk Papua yang dibuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena dianggap sangat membantu masyarakat yang belum terjangkau listrik.
General Manager PLN UIP Papua, Hendrison Lumbanraja, menuturkan, rasio elektrifikasi di Papua masih 50 persen dan pihaknya membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat di provinsi tersebut.
“Itu berarti masih ada 50 persen lagi rumah tangga yang belum berlistrik. Program dari Kementerian ESDM adalah memberikan lampu penerangan, nanti sambil PLN membangun infrastruktur kelistrikan ke daerah yang belum terjangkau listrik,” kata Hendrison, di Jayapura, Rabu (2/8/2017).
Menurut Hendrison, untuk membangun itu butuh waktu, jadi bertahap karena program Papua Terang sampai 2020, masih ada tiga tahun lagi. Menurutnya pula, program Kementerian ESDM ini sangat luar biasa sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ingin memberi penerangan sambil menunggu terjangkau oleh jaringan PLN.
“Artinya, Kementerian ESDM memberi solusi jangka pendek, sementara PLN membuat solusi jangka panjang. Membangun infrasturktur kelistrikan di Papua ini relatif lebih sulit, karena permasalahan transportasi, sehingga kalau sudah ke daerah terpelosok kami sulit membangun pembangkit,” ujar Hendrison.
Karena itu, ia mengklaim PLN sudah memikirkan untuk daerah-daerah tersebut apakah nantinya membangun PLTD atau PLTS dengan kapasitas yang besar dan program tersebut sudah diketahui oleh Kementerian ESDM. “Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, karena semua program yang dijalankan PLN sudah disetujui oleh ESDM,” ujarnya, lagi.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyediakan 70.000 unit lampu bertenaga surya untuk masyarakat pedalaman di delapan kabupaten di Provinsi Papua.
“Lampu tenaga surya akan diberikan ke daerah yang sulit diakses dan belum ada lampu yang dipasang di rumah,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad. (Ant)