MEDAN – Pembangunan jalur rel layang dari Stasiun Kereta Api Medan-Mandala sepanjang 6 kilometer dan ke Brayan, Medan, 4 kilometer, mencapai 76 persen, sehingga dipastikan pengoperasian infrastruktur itu akan sesuai rencana, yaitu semester I tahun 2019.
“Pembangunan tiang/pilar sudah hampir 100 persen dan saat ini sedang dilakukan pemasangan girder, slab track dan pendukung rel layang kereta api itu,” ujar Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretapian, Amanaj Gappa di Medan, Kamis (10/8/2017).
Didampingi Manager Humas PT Kereta Api Divre 1 Sumut, M Ilud Siregar, Gappa mengagakan, jika pemasangan girder dan slab track dan penyelesaian lainnya diharapkan selesai 2018 hingga awal 2019, sehingga rel layang itu bisa dioperasikan pada semester I 2019.
Sejalan dengan pembangunan rel layang yang dimulai 2015, Balai Perkeretaapian juga sedang membangun jalur rel ganda. Rel ganda kereta api dari Mandala ke Bandara Kualanamu sepanjang 27 kilometer itu sudah bisa digunakan akhir tahun 2017.
“Pembangunan rel layang dan rel ganda di Sumut itu dimaksudkan pemerintah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas sekaligus meningkatkan pelayanan jasa transportasi kereta api,” katanya, yang juga didampingi Pejabat Pembuat Keputusan Pengerjaan Dua, M Yusuf dan Kasi Lalu Lintas Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian, Iskandar.
Gappa menegaskan, dengan adanya jalur rel layang itu, maka sebanyak 15 bidang perlintasan kereta api selama ini di kawasan tersebut akan “hilang” atau tidak ada lagi. Dengan “hilang”nya perlintasan sebidang itu, maka lalu lintas di Kota Medan akan lebih lancer, karena tidak ada perlintasan sebidang dan perjalanan kereta api juga semakin lancar.
“Dengan adanya jalur rel layang, maka waktu tempuh dari Stasiun Medan-Bandara Kualanamu bisa tinggal 20-25 menit dari 30-35 menit dewasa ini,” katanya.
Gappa menegaskan pembangunan jalur rel layang dengan teknologi tinggi dan termasuk rel ganda menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat. “Anggaran yang cukup besar untuk Sumut itu harus dihargai pemerintah daerah dan masyarakat dengan mendukung kelancaran pembangunan proyek tersebut,” katanya. (Ant)