Menuju Pilpres 2019, Ekonom : Ada Upaya Bersih-Bersih Neraca
JAKARTA — Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menilai bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat (RAPBN) 2018 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan DPR RI sehari menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-72 terkesan lebih berhati-hati dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Dalam RAPBN 2018, belanja ditargetkan mencapai Rp 2.204,4 triliun, tumbuh 3,3% dibandingkan APBNP 2017 yang sebesar Rp 2.133,3 triliun. Belanja RAPBN 2018 tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan pendapatan yang tumbuh 8,2% dari Rp 1.736,1 triliun dalam APBNP 2017 menjadi Rp 1.878,4 triliun.
“APBN tiga tahun terakhir terlalu ambisius, dan terbukti target pajak tidak pernah tercapai maka sekarang Pemerintah lebih berhati-hati,” kata Berly saat diskusi bertajuk “RAPBN 2017:Pertaruhan Kebijakan Fiskal Jokowi” di kantor INDEF Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurut Berly, dalam RAPBN 2018, pertumbuhan alokasi belanja dan defisit, serta hutang pemerintah lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dinilai Berly, ada upaya bersih-bersih neraca, seperti perusahaan yang mau ‘go public’, utangnya dihapus, capital injection, dan lainnya.
“Sehingga siap ‘go public’. Ini upaya bersih-bersih sehingga di APBN 2019, hal-hal negatif sepertinya akan coba ditekan, demi menuju Pileg dan Pilpres 2019 agar semua aman,” ujar Berly.
Dikatakannya lagi, RAPBN 2018 memang ada sedikit perbaikan namun asumsi makro perlu disoroti terutama untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4 persen memerlukan upaya besar untuk mencapainya.
Adapun dari sisi inflasi, ditargetkan mencapai 3,5 persen pada 2018 mendatang, turun dibandingkan target inflasi pada APBNP 2017 4,3 persen. Itu menurut dia, asumsinya logistik dan distribusi semakin lancar sehingga tidak ada kenaikan harga barang-barang sembako.
Pemerintah didorong meningkatkan kualitas belanja modal secara masif pada sektor yang tidak bisa dibiayai oleh swasta. Pada kesempatan ini, Direktur Indef Enny Sri Hartati menilai sangat disayangkan apabila APBN belanjanya disalurkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN). “Sesuai amanat konstitusi sektor komersial bisnis, biar swasta, agar pembangunan tidak membebani APBN,” ujar Enny.
Diungkapkan Enny, jika pemerintah menyuntikkan dana ke BUMN untuk pembangunan infrastruktur, maka harus dipilih mana yang lebih penting. Jika infrastruktur di luar Jawa, tidak masalah, sebabnya swasta tidak berminat investasi di sana.
“Ya, saya kira kereta cepat, nggak usah pakai APBN. Infrastruktur di Jawa juga nggak usaha pakai APBN, tapi untuk listrik 3000 watt boleh pakai APBN. Harus ada kualitas alokasi dana APBN,” tukasnya.
Disebutkan lagi, pada asumsi makro RAPBN 2018, pemerintah berencana menaikan program perlindungan sosial dari 6 juta ke 10 juta. Perluasan bantuan pangan non tunai dari rakyat miskin, pelayanan kesehatan 92,4 juta jiwa. Pembangunan jalan 856 km, pertanian berupa peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarananya, pengembangan holtikultura dan lainya.
“Mana alokasi yang diperbaiki, BUMN jangan dimanja dengan APBN harus ada perbaikan dan desentralisasi fiskal, harus jelas terinci,” tegas Enny.
Sehingga menurut dia, alokasi yang tetap dari APBN ini akan mengurangi gap defisit. Namun jika tidak berkualitas alokasi APBN, tetap gap defisit akan lebar. Padahal Undang Undang membatasi maksimal 3 persen.
“Saya yakin utang akan bengkak, defisit nggak mungkin Rp78 triliun. Padahal sekarang saja mendekati Rp400 triliun,” pungkas Enny.