Golkar Berharap RAPBN 2018 Bisa Atasi Kesenjangan
JAKARTA —- Rapat paripurna kedua DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2017- 2018, dalam rangka penyampaian pendapat fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN 2018) dan Nota Keuangan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Juru bicara fraksi Golkar DPR RI, Eni Maulani Saragih, dalam penyampaiannya, mengatakan ekonomi global sedang menuju perbaikan yang stabil dan konsisten, hal itu terlihat dari proyeksi bank dunia dan IMF terhadap pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 yang tumbuh positif lebih baik dari proyeksi tahun 2017.
Menurut Eni, sumber ekonomi global itu akan berasa baik dari negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, dalam jangka menengah prospek perekonomian global diperkirakan belum dapat kembali pada tingkat pertumbuhan sebelum krisis keuangan global.
“Dalam pengaruh eksternal tersebut, bahkan ditambahkan dengan pedihnya dinamika internal ekonomi Indonesia yang menyebabkan masih terdapat adanya ketidakpastian ekonomi Indonesia, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan perekonomian Indonesia”, kata Eni.
Salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam jangka menengah, panjang, adalah resiko yang merupakan tantangan bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera secara merata. Berbagai kajian yang telah dilakukan dan mengisyaratkan, bahwa untuk mengatasi resiko tersebut dibutuhkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, supaya bisa teratasi masalah ketimpangan yang masih ada.
Menyadari tantangan tersebut, kata Eni, fraksi Golkar DPR RI berharap R-APBN 2018 bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mampu mengatasi persoalan krusial di masyarakat, yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran serta kualitas kehidupan masyarakat.
“Dengan demikian pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan secara adil dapat tercapai”, tuturnya.
Fraksi Golkar DPR RI menyadari, bahwa 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan kabinet Jokowi- Jusuf Kalla. Karena itu, R-APBN 2018 disusun dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, keberhasilan pembangunan kabinet kerja dapat dirasakan nyata oleh masyarakat Indonesia.
Fraksi Golkar DPR RI, beber Eni, setelah mencermati keterangan dari pemerintah tentang RAPBN 2018 beserta nota keuangannya. Maka, fraksi Golkar DPR berpendapat, dari sisi indikator ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi yang diusulkan sebesar 5,4 persen dari 2018 merupakan asumsi realistis sejalan dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Jika diikuti dengan program perencanaan secara matang, pertumbuhan ekonomi itu dapat terealisasi menjadi 5,4 persen.
Namun demikian, fraksi Golkar DPR meminta untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini, dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan justru menjadi penyebab ketimpangan yang mungkin melebar.
Selain itu, lanjutnya, inflasi pada RAPBN 2018 diperkirakan 3,5 persen dianggap telah mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Fraksi Golkar DPR RI berpandangan, dengan harga-harga yang diatur dari berbagai komoditas utama itu harus dijaga agar target inflasi dapat tercapai.
Fraksi Golkar DPR RI, berharap saat ini pemerintah harus terus bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas rupiah yang sedang mencari keseimbangan baru. “Kami berharap, pemerintah berupaya keras untuk memperbaiki defisit, agar tidak berpengaruh pada nilai tukar rupiah yang kini bertengger di angka Rp13.500 per dollar US,” jelasnya.
Partai berlambang pohon beringin itu juga menyoroti target pemerintah pada tingkat pengangguran yang kini semakin turun pada rute 5,3 persen. Kemiskinan juga turun pada rute 9,5 Persen.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah diminta harus menitikberatkan program dan anggaran dari sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dari sektor industri dan sektor padat karya lainnya. Selain itu, Fraksi Golkar DPR RI meminta pemerintah agar lebih fokus untuk program penuntasan kemiskinan yang telah terbukti efektif. Ke depannya harus diperbaiki sehingga program kemiskinan tepat sasaran.
Eni menyatakan, terkait dana desa yang dalam RAPBN 2018 ditetapkan sebesar Rp761 triliun, fraksinya mengapresiasi sebagai pihak yang turut menginisiasi dana desa itu. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan.
Namun, menurutnya, Pemerintah harus meningkatkan edukasi kepada pemerintah daerah, agar memanfaatkan dana tersebut secara maksimal, supaya tidak mengendap di perbankan, sebab saat ini dana yang mengendap di perbankan mencapai sekitar Rp220 triliun. “Mekanisme pengawasan perlu dievaluasi, karena dana tersebut belum dijalankan maksimal,” paparnya.
Untuk itu, fraksi Golkar DPR RI memahami pentingnya politik anggaran yang ekspansif, guna mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan, dengan begitu pemerintah harus memastikan pemanfaatan utang untuk kegiatan yang produktif.
Fraksi Golkar DPR RI juga berpendapat, keberhasilan APBN bukan hanya diukur dari kesesuaian antara target dan realisasi, melainkan juga seberapa mampu APBN bisa kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, yakni bisa mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial.
“Politik anggaran harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah konstitusi. Golkar menyetujui rencana RAPBN 2018 dan untuk dibahas lebih lanjut,” tutupnya.