Kemarau Panjang Sebabkan Kelaparan di Afrika
KENYA – Organisasi Pangan PBB (FAO), menyeru semua negara di Wilayah Tanduk Afrika, agar melancarkan perubahan radikal kebijakan pertanian ditambah dengan penanaman modal terarah dalam ketahanan iklim, guna mengendalikan wabah kerawanan pangan.
Utusan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Kenya, Gabriel Rugalema, mengatakan kerangka kerja kebijakan yang kuat, peningkatan dana dan pengesahan teknologi diperlukan guna meningkatkan produksi pangan di Wilayah Tanduk Afrika di tengah kondisi iklim yang keras.
“Wilayah Tanduk Afrika menghadapi krisis pangan terburuk dalam sejarah belakangan, tapi situasi tersebut dapat diubah jika semua negeri melancarkan inovasi, teknologi dan kebijakan baru guna meningkatkan ketahanan pertanian dan peternakan,” kata Rugalema, sebagaimana dikutip Xinhua –yang dipantau di Jakarta, Kamis (13/7/2017), malam.
Ia berbicara di Nairobi, Kenya, selama satu forum, guna mengakhiri kelaparan di Tanduk Afrika, yang dihadiri oleh wakil dari pemerintah, lembaga multilateral dan sivitas akademika.
Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UNOCHA) di dalam laporan terkininya, mengatakan, 26 juta orang menghadapi kondisi rawan pangan di Wilayah Tanduk Afrika yang lebih luas.
“Dampak kemarau masih terasa di banyak wilayah Tanduk Afrika. Dua tantangan, urbanisasi dan pertumbuh penduduk secara cepat juga telah sangat mempengaruhi keamanan pangan dan gizi,” kata Rugalema.
Ia menambahkan, pertanian yang dilandasi atas teknologi yang ditambah oleh penyelarasan rantai nilai utama seperti penyimpanan, distribusi dan pemasaran adalah kunci, guna mengakhiri krisis kelaparan di wilayah tersebut.
“Kita harus menanam modal dalam lebih banyak sumber daya dan keahlian dalam bidang kesehatan tanah, penanaman tanaman yang layak, penyimpanan dan akses pasar, saat kita menyusun peta jalan baru guna menghapuskan kelaparan dan gizi buruk di wilayah ini,” kata Rugalema.
Patrick Kormawa, Koordinator Sub-Regional FAO, mengatakan peningkatan produktivitas di sektor pertanian di wilayah tersebut bergantung pada kebijakan yang diperbarui, penanaman modal di bidang pengairan, penelitian dan penyimpanaan yang ditingkatkan.
“Pemerintah dan sektor pengusaha juga harus menanam modal di bidang prasarana, guna meningkatkan penambahan nilai dan pemasaran produk pertanian,” kata Kormawa.
Ia menambahkan, itikad politik adalah kunci untuk mempercepat pelaksanaan kesepakatan kontinental yang ditandatangani oleh para pemimpin Afrika pada Juni 2014, guna mengakhiri kelaparan dan gizi buruk hingga 2025. (Ant)