Tifatul Sembiring : 4 Pilar Mencegah Disintegrasi Bangsa
JAKARTA — Pada era pemerintahan George Bush, pemerintah AS mengeluarkan kebijakan National Security Thread mereka adalah terorisme, sedangkan pemerintah Rusia juga mengeluarkan kebijakan terkait ancaman keamanan nasional paling besar bagi mereka adalah paham atau ideologi selain komunis.
|
| Tifatul Sembiring, |
Menurut Ketua Fraksi PKS MPR-RI,Tifatul Sembiring, Indonesia saat ini harus tahu ancaman apa yang sebenarnya harus diwaspadai. Indonesia masih berjalan ke arah lain dalam menyikapi ancaman keamanan nasionalnya sendiri.
Indonesia memiliki 17.508 pulau di gugusan Nusantara, dengan kurang lebih 300 suku bangsa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika menggunakan pesawat terbang, jarak tempuh dari Sabang hingga mendarat di Merauke butuh waktu sembilan jam, itulah panjang Indonesia menurut Tifatul.
“Jadi elit-elit negara ini sadar atau tidak apa sebenarnya ancaman keamanan nasional yang sebenarnya bagi Indonesia? Menurut saya, Indonesian National Security Thread yang rentan terjadi adalah disintegrasi bangsa,” sebut Tifatul dalam Diskusi 4 Pilar di Media Center Parlemen RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).
Bibit-bibit perpecahan selalu mengintai bangsa Indonesia. Jika pemerintah pusat sedang lemah, kemungkinan itu selalu menjadi kenyataan di lapangan. Tifatul mengambil contoh ketika era Presiden Gus Dur, d imana hutan-hutan dijarah masyarakat karena ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ambon meledak, Kalimantan juga, belum lagi dua daerah lain seperti Aceh dan Papua yang bahkan hingga saat ini masih menjadi polemik.
Bahkan saat ini banyak tokoh-tokoh tertentu yang intens mengumandangkan ajakan untuk merdeka. ” Bagi saya, merdeka atau memisahkan diri dari NKRI adalah sama dengan perceraian. Tidak ada satupun hal bahagia dari sebuah perceraian,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Tifatul menilai penting diseriuskan kembali sosialisasi 4 Pilar kepada masyarakat. Bukan hanya sosialisasi mengenai apa saja isi 4 Pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi bagaimana 4 Pilar mampu sampai kepada masyarakat sekaligus dipahami dan dijadikan acuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hal itu harus dilakukan antara legislatif dan eksekutif bahu-membahu untuk menghindari ancaman perpecahan bangsa yang menjadi ancaman serius NKRI saat ini.
Jika mengandalkan gabungan jumlah anggota MPR dan DPR, ada kurang lebih 1400 orang. Dan jika dibagi penugasan ke 34 Provinsi bisa 17-19 orang anggota dewan turun ke lapangan mensosiasisasikan 4 Pilar ke seluruh Nusantara. Akan tetapi pertanyaan Tifatul, apakah cukup? Serta apakah memang semua turun ke lapangan?
Itulah jawabannya kenapa harus ada sinergi dengan pemerintah. Disamping itu, menurut Tifatul, selain masalah sinergi, salah satu faktor pendukung dari suksesnya sebuah pergerakan dalam hal ini sosialisasi 4 Pilar adalah anggaran. Biaya sosialisasi bagi MPR dan DPR dianggap masih terlalu kecil sehingga jika pemerintah serius bersinergi dengan legislatif dalam sosialisasi 4 Pilar, solusi anggaran bisa teratasi.
” Artinya, kami legislatif berjalan dengan anggaran kami, dan pemerintah dalam hal ini eksekutif berjalan dalam sosialisasi 4 Pilar menggunakan anggaran milik mereka.
Sehingga teratasi semua masalah yang menghalangi maupun masalah yang berpotensi menghalangi proses sosialisasi 4 Pilar, yaitu sinergi dan anggaran,” sambung Tifatul.
Tifaul menutup dengan mengatakan bahwa, jangan menganggap remeh disintegrasi bangsa. Butuh keseriusan semua pihak dalam meningkatkan efektifitas sosialisasi 4 Pilar, karena 4 Pilar adalah jawaban untuk ancaman disintegrasi bangsa.
Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Miechell Koagouw