Keberadaan Retail Modern Dinilai Matikan UKM

MATARAM — Keberadaan retail modern yang mulai banyak bertebaran dan dibangun di setiap kabupaten dan kota sampai ke pelosok kecamatan, dinilai secara pelan-pelan bisa mematikan ekonomi kreatif yang dilakoni masyarakat pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang umumnya banyak dijalankan masyarakat lokal.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi, saat membuka acara pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kewirausahaan UKM, masyarakat nelayan, perempuan, pemandu wisata, pelaku koperasi serta pelaku usaha lain masyarakat NTB di hotel Lombok Raya Mataram, Senin sore (13/3/2017).

“Keberadaan retail modern dengan segala tampilan dan kemasan yang ditawarkan, telah menyebabkan terjadinya peralihan aktor ekonomi, dari semula dilakukan ibu-ibu rumah tangga, petani dan nelayan, sekarang dikuasai pemodal besar,” kata Majdi.

Menurut Gubernur Zainul Majdi, dulu sebelum keberadaan ratusan retail modern yang hampir ada di setiap sudut kota hingga kecamatan, pergerakan dan pertumbuhan ekonomi UKM, baik usaha industri rumah tangga maupun di pasar tradisional demikian menggeliat. Setelah retail modern bertebaran, secara perlahan usaha masyarakat UKM tersebut mulai banyak mati dan gulung tikar.

Untuk itulah, kepada bupati dan wali kota di NTB, supaya tidak mudah begitu saja memberikan izin kepada pelaku usaha retail modern serta membatasinya untuk melindungi UKM serta pelaku usaha lokal lainnya. Sebab kalau itu tidak dilakukan akan bisa mematikan perekonomian masyarakat.

“Supaya keberadaan UKM dan usaha ekonomi kreatif yang ada di tengah masyarakat juga lebih diperhatikan, melalui kucuran bantuan usaha, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pelaku UKM dengan melakukan pembinaan dan pelatihan supaya bisa bersaing,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan, untuk mendukung kemajuan koperasi maupun UKM, memang juga bergantung dari sejauh mana komitmen dari setiap kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran melalui APBD yang dikucurkan.

“Komitmen tersebut bisa dilihat dari besaran anggaran yang dikucurkan kepala daerah melalui APBD, kalau anggaran dikucurkan untuk UKM besar, itu pertanda perhatiannya bagus. Termasuk juga komitmen melindungi melalui kebijakan yang dikeluarkan,” pungkasnya.

Diakui menteri koperasi pula, dalam mendorong dan memajukan koperasi dan UKM, memang banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki bersama, supaya tujuan bersama dari keberadaan koperasi dan UKM menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Jurnalis: Turmuzi / Editor Satmoko / Foto: Turmuzi