74 Ribu Pelanggan PLN Bersubsidi Dialihkan ke Non Subsidi

KAMIS, 16 MARET 2017

JAYAPURA — 74 ribu dari 113 ribu yang menerima subsidi listrik akan dialihkan ke non subsidi. Hal ini ditegaskan General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) Yohanes Sukrislismono di Jayapura, Kamis (16/03/2017).

General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat (WP2B) Yohanes Sukrislismono

Dikatakan Yohanes, program subsidi listrik tepat sasaran ini telah berlangsung sejak 1 Januari tahun ini. Menurutnya kebijakan ini diperuntukan kepada rumah tangga miskin dan tak mampu yang telah ada pada data terpadu program penanganan fakir miskin yang berhak disubsidi.

“Pelanggan 900 VA yang tidak berhak menerima subsidi akan dialihkan kepada tarif 900 VA non subsidi,” kata Yohanes.

Subsidi tersebut, lanjutnya adalah isu utama pemerintahan saat ini karena beban subsidi yang begitu besar. Pemerintah menargetkan penerima subsidi tersebut yang layak, sehingga pihaknya telah memilah masyarakat mana yang benar-benar layak mendapatkan subsidi listrik.

Dari 500 ribu pelanggan PLN di Papua dan Papua Barat, dikatakan Yohanes kurang lebih 113 ribu pelanggan gunakan daya 900 VA dan 110 ribu pelanggan dengan daya 450 VA.

“Dari 113 ribu pelanggan daya 900 VA di Papua dan Papua Barat, terdapat sekitar 74 ribu pelanggan yang tidak berhak menerima subsidi listrik,” tuturnya.

Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi David Firnando Silalahi

Sementara itu, Kepala Seksi Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi, David Firnando Silalahi mengaku rasio elektrifikasi di Papua masih rendah, sebesar 47,78 persen dan itu merupakan salah satu dampak dari subsidi listrik yang belum tepat sasaran.

“Anggaran yang tersedia perlu dialihkan dari yang tidak produktif ke sektor-sektor produktif salah satunya ketenagalistrikan,” kata David.

Sekedar diketahui, proses implementasi pemberian subsidi listrik bagi pelanggan daya R-1 900 VA di Provinsi Papua, PLN Wilayah Papua dan Papua Barat gelar Focus Group Discussion (FGD) disaksikan lansung SKPD Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK).

Pihak PLN sendiri berharap FGD antara Pemerintah Derah dan PLN dapat bersama-sama merealisasikan subsidi listrik yang tepat sasaran sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Tujuan utamanya agar anggaran yang sebelumnya diberikan kepada pelanggan yang tidak berhak menerimanya, dapat dialokasikan atau dialihkan untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Jurnalis : Indrayadi T Hatta / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Indrayadi T Hatta