Lukas Enembe dalam Jejak Karirnya Pimpin Provinsi Papua

Awalnya, tahun 1996 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kantor Sospol Kabupaten Merauke, Papua yang hingga kini namanya masih terdaftar di kantor tersebut. Ditahun 1998 ia meminta izin belajar di negeri kanguru, Australia dan selesai belajar tahun 2001.

Di 2001 itulah dirinya menjadi Wakil Bupati Puncak Jaya hingga tahun 2005, setahun sebelum masa jabatannya habis 2005-2006, ayah dari Astract Bona T.M. Enembe, Eldorado Gamael Enumbi dan Dario Alvin Nells Isak Enembe ini beranikan diri untuk maju sebagai calon Gubernur Provinsi Papua, sayang masyarakat belum memilih dirinya untuk pimpin Papua.

Ia pun kembali ke Puncak Jaya dan menjadi Bupati Puncak Jaya periode 2007 hingga 2013. Di masa jabatannya berakhir, Lukas Enembe kembali lagi mencalonkan diri Gubernur Provinsi Papua dan akhirnya ia menang dalam pesta demokrasi tersebut dan memimpin Papua untuk periode 2013-2018 berpasangan dengan Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua, jabatan ini menorehkan sejarah bahwa dirinya tercatat sebagai Gubernur ke-3 Provinsi Papua

Visi Lukas Enembe yang sampai saat ini masih terus didegung-degungkan yakni Papua Bangkit dan Mandiri, pria yang beristrikan Yulce Wenda ini dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan Moderat. Ia mampu menjalin hubungan dan meningkatkan komunikasi intens dengan pemimpin-pemimpin dari berbagai aliran Agama, dan golongan di Papua.

Disparitas pembangunan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, lebih khusus Provinsi Papua, merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan, disparitas pembangunan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi terkait pembangunan menuju Kebangkitan dan Kemandirian masyarakat Papua.

Sadar akan haltersebut Lukas Enembe yang memiliki nama lahir Lomato Enembe melakukan gebrakan yaitu penetapan dokumen perencanaan pembangunan lingkup provinsi Papua dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua 2013- 2033.

Selain itu, Lukas yang beragama kristen protestan ini juga mengubah skema pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua yang pada pemimpin sebelumnya 60 persen untuk pemerintah kab kota dan 40 persen untuk pemerintah Provinsi, diubah menjadi 80 persen untuk pemerintah kab/kota dan 20 persen untuk pemerintah provinsi.

Tak hanya  itu, ia juga menambahkan pembagian 10 persen pengelolaan dana Otsus Provinsi yang diserahkan pengelolaannya ke Lembaga-lembaga Keagamaan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Prinsip yang mendasari skema pembagian keuangan dana Otsus Papua, sesuai dengan prinsip Money Follow Function atau uang mengikuti fungsi yang selama ini dikenal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Titik berat Otonomi berada di daerah Kabupaten Kota, dimana fungsi atau urusan pemerintahan yang dilimpahkan terkait otonomi justru lebih besar di daerah Kabupaten Kota.

Menyadari bahwa secara psikologis Orang Asli Papua memiliki trauma yang mendalam akibat perlakuan represif (Pendekatan Operasi Militer), alumni The Christian Leadership And Second Linguistic Cornerstone Australia ini juga memprioritaskan Penyusunan Rencana Tata Ruang Pertahanan, yang akan dipakai sebagai arahan penempatan pasukan keamanan di Papua.

Penyusunan itu akan berdampak secara internasional, mengingat kampanye di luar negeri tentang Pelanggaran HAM yang dilakukan Oknum Aparat Keamanan terhadap masyarakat Papua semakin gencar dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua yang berbeda haluan politik.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, lukas juga melakukan terobosan-terobosan strategis antara lain pengusulan Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah PON XX Tahun 2020, pembukaan jalur penerbangan internasional bandara Frans Kaisepo Biak yang akan berdampak pada revitalisasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) di wilayah seputar Teluk Cenderawasih.

Tak hanya itu, Renegosiasi Kontrak Karya Freeport juga menurutnya belum berikan manfaat maksimal bagi pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya tingkat kemahalan atau perbedaan harga antara wilayah Papua dengan diluar Papua.

Hal itu disebabkan belum banyaknya ketersediaan infrastruktur dasar, berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah- wilayah terisolir, terutama di daerah Pegunungan Papua masih minim. Sehingga pembangunan infrastruktur dasar itulah menjadi salah satu prioritas yang dilakukan beliau pada masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Papua.

Berikut jenjang sekolah regular Lukas Enembe yang dirangkum Cendana News:

1.      SD YPPGI Mamit: Lulusan Tahun 1980;

2.      SMPN 1 Jayapura di Sentani: Lulusan Tahun 1983;

3.      SMAN 3 Jayapura di Sentani: Lulusan Tahun 1986;

4.      Sarjana Ilmu Sisial dan Politik dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado (1995);

5.      The Christian Leadership & Secound Leanguestic di cornerstone College, Australia (2001).

Karir organisasi Lukas Enembe sejak tahun 1988 hingga saat ini, yakni:

1.      Aktif Organisasi Kepemudaan di Sulawesi Utara (1988 – 1995);

2.      Ketua Mahasiswa Jawijapan Sulawesi Utara (1989 – 1992);

3.      Pengurus SEMAH FISIP UNSRAT Manado (1990 – 1995);

4.      Koordinator PPM FISIP UNSRAT Manado (1992 – 1994)

5.      Ketua IMIRJA Sulawesi Utara (1992 – 1995);

6.      Penggerak Kegiatan Kel. Tani Pegunungan Tengah (1995 – 1996);

7.      Penasehat beberapa Parpol di Pegunungan Tengah (2001 – 2006);

8.      Ketua Dewan Pembina DPW PDS (2003 – 2006);

9.      Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua (2006 – Sekarang);

10.  Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua (2010 – Sekarang).

Untuk karir pemerintahan saat beliau masuk CPNS tahun 1996 hingga saat ini menjadi orang nomor satu di Provinsi Papua, yakni:

1.      CPNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke (1996 – 1997);

2.      PNS Kantor SOSPOL Kab. Merauke (1997 – Sekarang);

3.      Izin belajar di Australia (1998 – 2001);

4.      Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya (2001 – 2005);

5.      Calon Gubernur Provinsi Papua (2005 – 2006);

6.      Bupati Kabupaten Puncak Jaya (2007 – 2013);

7.      Gubernur Provinsi Papua (2013 – Sekarang).