KAMIS, 26 JANUARI 2017
JAKARTA — Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang semakin dekat, muncul isu bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan berpihak kepada salah satu calon atau kandidat Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta.
| Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. |
Kekhawatiran akibat isu ini langsung dibantah keras oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI-Angkatan Darat (PPAD), sekaligus mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Indikatornya adalah pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahwa TNI solid menjaga netralitas.
“Untuk apa ada kekhawatiran yang tidak perlu, Panglima sudah tegas dan rakyat yakin saja bahwa jika sikap Panglima seperti itu otomatis turun ke bawah akan seperti itu pula. Tentara itu terikat garis komando yang kuat, tidak mungkin ada kesalahan sekecil apapun, apalagi sampai ikut campur Pemilu atau Pilkada atau apa pun itu,” tegas Marciano Norman, Kamis (26/01/2017) di Kantor Pusat PPAD, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.
Pernyataan ini juga disambut kuat oleh Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Ia bahkan menjelaskan bahwa di negara manapun, tidak ada militer itu di bawah parlemen apalagi di bawah seseorang yang cuma sekadar calon gubernur. Harkat dan martabat militer lebih dari sekadar itu. Di Indonesia menganut sistem bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah alat negara, bukan alat pemerintahan.
Militer Indonesia, yaitu TNI, Panglima TNI, sampai seluruh perangkat kepemimpinan ke bawah hingga prajurit hanya berada di bawah Presiden sebagai seorang kepala negara. Namun bukan serta merta Presiden bisa memanfaatkan TNI untuk keperluan pribadi atau pemerintahannya. Jangan samakan dengan kasus makar di mana TNI mengambil langkah pengamanan terhadap keutuhan negara sekaligus Presiden.
“Jadi, singkatnya, TNI alat negara, bukan alat pemerintahan. Jangan ada kekhawatiran apa pun yang membuat Anda sendiri kebingungan,” tegas Kiki Syahnakri.
Lebih lanjut, Marciano Norman mengingatkan juga agar semua pihak cooling down menjaga mulut masing-masing serta sikap, untuk tidak memancing di air keruh selama proses Pilkada berlangsung. Apalagi termakan hasutan bahwa TNI memihak salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Memegang janji dan pernyataan Panglima TNI adalah langkah tepat. Selama ini juga TNI tidak pernah mengingkari secuil janji pun terhadap rakyat dan ibu pertiwi.
Jurnalis: Miechell Koagouw / Editor: Satmoko / Foto: Miechell Koagouw