TKBM Pelabuhan Laurens Say Maumere Butuh Pembenahan (2)

KAMIS, 12 JANUARI 2017

MAUMERE — Kondisi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Laurens Say Maumere sama dengan pelabuhan lainnya. Namun masih banyak butuh pembenahan dari sisi administrasi pengaturan tata kerja maupun kesejehteraan pekerja.

Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Laurens Say Maumere.

Demikian disampaikan Yakobus Levidon Lelang, Ketua TKBM Pelabuhan Laurens Say Maumere, saat ditemui Cendana News, Kamis (12/1/2017) sore di kantornya di areal Pelabuhan Laurens Say. Sampai dengan sekarang, kata Yakobus, TKBM Pelabuhan Laurens Say masih butuh banyak campur tangan pihak yang berkepentingan seperti Pelindo, KSOP Laurens Say, dan lainnya.

“TKBM didirikan berdasarkan surat kesepakatan bersama dua dirjen satu deputi sehingga semua yang berkepentingan harus bisa membantu memikirkan pembenahannya,” ujarnya.

Dari sistem kerja, terang Yakobus, TKBM Maumere sudah mengacu pada aturan tata kerja pelabuhan selayaknya pelabuhan lainnya. Kalau sebelumnya kerjanya dari jam 7.30 sampai jam 17.00 WITA, sekarang sudah masuk ke sistem shift. Lebih jauh dirinya katakan, shift 1 mulai bekerja dari jam 7.30 WITA sampai 17.00 WITA. Sementara shift 2 bekerja sejak jam 18.00 WITA sampai 24.00 WITA sehingga dari jumlah pekerja tiap kelompok 30 orang harus dibagi 2 shift.

“Tapi, ternyata dalam tiap kelompok dengan jumlah pekerja 30 orang, operator alat beratnya hanya 2 orang sehingga bila dibagi 2 shift akan susah karena satu alat bongkar muat pasti tidak berfungsi dan berakibat pada volume bongkar muatnya tidak maksimal,” terangnya.

Tapi Pelindo dan perusahaan kontainer, beber Yakonus, tetap memperhatikan kebutuhan pekerja seperti memberi makan dan ada semacam upah tambahan. Ini yang selama ini sudah berjalan. Dengan demikian, lanjut Kepala Desa Paubekor ini, setiap kelompok bekerja hingga satu kapal selesai dilakukan bongkar muatnya. Jadi, kerjanya full team 30 orang sampai selesai.

“Kami sudah bersepakat sistem kerjanya dibuat seperti itu dengan prinsip lebih cepat habis lebih baik sebab sistem kerja kami berdasarkan borongan,” ungkapnya.

Pekerjaan di Pelabuhan Laurens Say, beber Yakobus, berdasarkan kapal yang bersandar di pelabuhan dimana ada kapal barang fery jenis Roro, kapal kontainer dan ada kapal yang membawa barang curah. Sistem kerjanya, sambung sekretaris SPSI Sikka, dibuat dengan sistem rolling sehingga kelompok yang pertama bekerja bila selesai kerja kembali ke posisi antrian terakhir.

“Total karyawan bongkar muat 180 orang yang dibagi dalam 6 kelompok dengan sistem kerja borongan dan dibayar per kontainer sedangkan pegawai kantor ada 3 orang,” paparnya.

Untuk kontainer ukuran 40 kaki (feet) dibayar Rp 576 ribu dengan biaya administrasi Rp 30 ribu sementara yang berukuran 20 feet dibayar Rp 288 ribu per kontainer dan administrasinya Rp 15 ribu. Terkait adanya jaminan asuransi bagi pekerja, Yakobus menjelaskan, beberapa tahun yang lalu pekerja memiliki asuransi tenaga kerja. Namun, sejak 2 pengurus sebelum dirinya sudah tidak menggunakan asuransi tenaga kerja dan asuransi kesehatan.

“Saya juga seringkali dihubungi pihak BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Namun saya katakan saya juga sudah lama memikirkan ini, namun dananya tidak ada,” bebernya.

Saat menjabat sebagai ketua tahun 2010, tandas Yakobus, dirinya memiliki visi-misi setiap peserta harus memiiki asuransi kesehatan dan tenaga kerja namun kondisi keuangan tidak mampu untuk membayar preminya. Pihaknya mampu membayar dengan dana kas organisasi namun hanya mampu 2 bulan saja dan dana kas sudah habis sehingga bulan ketiga sudah tidak mampu membayar premi lagi.

“Saya pernah tawarkan ke pekerja agar potongan gajinya disisihkan untuk asuransi namun belum disepakati. Pekerja katakan mereka akan mendaftarkan sendiri asuransinya namun saat kami cek ternyata tidak ada yang menjadi anggota,” terangnya.

TKBM pun, jelas sarjana filsafat ini, sudah ada rapat dengan Pelindo dan hal ini ditanyakan sehingga dirinya menyarankan sebelum gaji dibayarkan Pelindo harus memotongnya dulu untuk biaya asuransi. Namun semua itu disosialisasikan dulu. Manajemen TKBM, mestinya mempunyai biaya pengobatan bagi pekerja, istri dan 3 orang anak serta bila pekerja meninggal akan mendapat dana kematian meski jumlahnya tidak besar.

“Dalam waktu dekat hal ini akan kami bahas kembali dengan Pelindo  dan Syahbandar termasuk dengan sistem pengamanan dan stabilisasi pelabuhan,” paparnya.

Pelabuhan Laurens Say Maumere, ungkap Yakobus, terkesan semrawut karena sistem penataan kurang bagus. Semua orang bisa masuk ke pelabuhan, tidak ada pemisahan pelabuhan barang dan penumpang.
Alat-alat keselamatan yang dipakai pada saat kerja pun hanya helm dan rompi sementara kostumnya sedang diproses. Kalau idealnya, mereka harus memakai helm, kaus tangan, kostum, sepatu, serta masker. Tapi TKBM memiliki dana terbatas dan sedang berusaha menyiasati dana yang ada untuk digunakan.

“Selama ini ada bantuan dari pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja. Tapi, sebatas pendampingan seperti penjelasan terkait upah pekerja saja. Kalau bantu dana belum pernah ada,” jelasnya.

Yakobus Levidon Lelang, Ketua TKBM Pelabuhan Laurens Say Maumere.

Bila memungkinkan, pungkas Yakobus, dirinya akan mencoba mengajukan permohonan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan pekerja, seperti alat-alat keselamatan kerja dan biaya asuransi pekerja. (Bersambung)

Jurnalis: Ebed de Rosary / Editor: Satmoko / Foto: Ebed de Rosary