Elemen Mahasiswa DIY Gelar Aksi Unjurasa Tolak Kenaikan BBM dan Pajak Kendaraan

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa DIY, bersama Gerakan Rakyat Proletar, Front Mahasiswa Yogyakarta, Pers Mahasiswa Arena serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya, melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan rakyat atas kondisi dan situasi terakhir yang terjadi di Indonesia. 

Membawa atribut spanduk dan poster berisi sejumlah tuntutan, mahasiswa bergerak di bawah guyuran hujan sambil meneriakkan yel-yel, dari Taman Parkir Abu Bakar Ali melewati Jalan Malioboro, dan berhenti di halaman Gedung DPRD DIY. Di depan gedung wakil rakyat itu, mereka menggelar berbagai orasi secara bergiliran, di bawah pengawasan sejumlah petugas kepolisian. 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut sejumlah hal. Yakni, pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena dinilai menjadi landasan Pemerintah untuk menaikkan biaya administrasi penerbitan dan perpanjangan STNK, alih kepemilikan BPKB, hingga penerbitan SIM. 

Mereka menilai, PP tersebut semakin memberatkan kondisi perekonomian rakyat, terlebih beberapa waktu belakangan Pemerintah juga menaikkan harga BBM Non Subsidi serta tarif dasar listrik. Mereka khawatir, sejumlah hal tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di tengah masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah. 

“Pemerintah harus bertanggung-jawab  atas semua kekacauan di negeri ini, dan menghentikan sikap saling lempar tanggung-jawab. Kita menuntut Pemerintah menaikkan upah buruh dan mengembalikan pendidikan sesuai amanat UUD 1945,” ujar salah seorang koordinator aksi, Nur Fatah. 

Selain itu, mahasiswa peserta aksi juga menyoroti soal kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa waktu belakangan, dan menilainya sebagai sebuah kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK. “Kenaikan harga cabai yang sangat tinggi menjadi bukti Pemerintah tidak becus mengurus negara,” ujar mereka. 

Sementara itu, aksi tersebut mendapat respon dari pimpinan DPRD DIY. Sejumlah perwakilan mahasiswa diberikan kesempatan untuk masuk ke Gedung DPRD dan bermediasi dengan anggota dewan. Mereka juga meminta para anggota dewan menanda-tangani petisi berisi tuntutan mahasiswa untuk disampaikan ke tingkat pusat. 

“Kita anggota DPRD DIY mendukung dan berada di belakang mahasiswa. Namun, DPRD DIY bukan penentu akhir kebijakan, sehingga kami akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke tingkat pusat,” ujar Sukamta, perwakilan Anggota DPRD DIY di hadapan para mahasiawa.