Ratusan Sekolah di Ponorogo Terbebani Syarat Ujian Nasional Berbasis Komputer
SELASA, 10 JANUARI 2017
PONOROGO – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) membawa permasalahan tersendiri di Ponorogo, akibat mahalnya pengadaan sarana dan prasarana. Alhasil, dari 700 lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di Bumi Reog, hanya 44 sekolah saja yang berani mengajukan menggelar UNBK 2017 ini. Ke-44 sekolah tersebut meliputi, 5 SMA Negeri dan Swasta, 28 SMK Negeri dan Swasta serta 11 SLTP Negeri Swasta.
|
| Kadindik Ponorogo,Tutut Erliena. |
“Jumlah tersebut sebenarnya masih sangat kecil. Namun, lagi-lagi kendala penyediaan sarana dan prasaran menjadi permasalahan utama, karena butuh biaya yang mahal,” jelas Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Tutut Erliena, kepada Cendana News, Selasa (10/1/2017).
Meski diakui Tutut hal tersebut merupakan program Pemerintah, namun kenyataan di lapangan tidak semudah yang diharapkan. Perlu perjuangan lebih terkait penyediaan sarana dan prasarana. “Keterbatasan anggaran menyebabkan minimnya pengajuan sekolah yang mampu menggelar UNBK,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, ada tiga sekolah sempat mengajukan pelaksanaan UNBK, namun kemudian memilih mengundurkan diri. Alasan utamanya, karena penyediaan sarana dan prasarana. “Pengadaan komputer sepertiga dari jumlah siswa itulah yang dianggap paling berat,” jelasnya.
Tutut menegaskan, pengadaan Ujian Nasional itu penting, karena untuk menyamakan persepsi melihat pencapaian bagi murid seluruh Indonesia. “Kami mendukung setiap program pemerintah demi pendidikan yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
Jurnalis : Charolin Pebrianti / Editor : Koko Triarko / Foto : Charolin Pebrianti