Ketua DPRD Sikka: Kontraktor Tak Memiliki Hati Nurani

SELASA, 10 JANUARI 2017

MAUMERE — Banyak kontraktor di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur yang mengerjakan proyek pemerintah ternyata tidak memiliki hati nurani dan hanya mengejar keuntungan saja. Demikian pernyataan Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, SP, saat ditemui Cendana News di kantornya, Senin (9/1/2017) siang, sebelum memimpin rapat.

Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, SP.

Dikatakan Rafael, secara kasat mata, dirinya melihat banyak proyek yang dikerjakan seperti jalan dan bangunan fisik, kualitasnya tidak sesuai dengan perencanaan.

“Kontraktor hanya mengejar keuntungan saja dan tidak memperhatikan kualitas pekerjaan. Kontraktor juga sangat kikir dalam mengeluarkan uang sehingga mengerjakannya asal-asalan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ketua DPD II Partai Golkar Sikka ini menyebutkan, ada kontraktor yang hanya mengambil uang muka 30 persen dan tidak melanjutkan pekerjaan sehingga pembangunannya terlantar seperti Puskesmas Palue. Selain itu, tambah Rafael, banyak proyek yang pengerjaannya belum selesai, meski waktu pengerjaannya sudah selesai. Ini yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal.

“Kalau menggunakan dana alokasi khusus maka kita akan berusaha untuk meluncurkan kembali proyeknya  dan berusaha agar semua pengerjaan bisa diselesaikan,” sebutnya.

Menurut Ketua DPRD Sikka 2 periode ini, dewan melihat dari aspek pemanfaatan pemerintah tentunya akan menjelaskan, apakah juga sesuai aspek teknis pengerjaannya, seperti apa sesungguhnya. Bila tenggat waktu pengerjaan telah lewat, kata Rafael, memang ada adendum atau perpanjangan waktu pengerjaan dan masa pemeliharaan. Kontraktor pun diperbolehkan menyelesaikan atau memperbaiki pekerjaan.

“Kami akan laksanakan rapat konsultasi dan meminta tanggapan pemerintah terkait beberapa pengerjaan tahun lalu (2016) dan tahun 2017 pada tanggal 17 Januari ini,” terangnya.

Menjawab persoalan taman kota yang berbuntut pada pembentukan Pansus DPRD, putra Tana Ai ini mengatakan, kasus taman kota akan berlanjut dan Pansus sedang bekerja. Laporan perkembangan kasusnya belum diserahkan ke pimpinan dewan.

“Ada anggota dewan yang menyorotnya dari aspek pengrusakan lingkungan dan ada yang menilai proses pengerjaannya yang bermasalah sehingga dibentuk pansus,” paparnya.

Proyek pembangunan monumen tsunami atau taman kota yang belum selesai dikerjakan.

Setelah semua hasil diserahkan ke pimpinan, lanjut Rafael, maka nantinya akan dilakukan rapat paripurna untuk menyikapi persoalan pembangunan monumen tsunami atau yang dikenal juga dengan nama taman kota. DPRD Sikka, jelasnya, berharap agar semua proyek bisa dikerjakan selesai tepat pada waktunya. Kualitasnya pun sesuai perencanaan. Dewan akan meminta pemerintah agar waktu pengerjaan proyek bisa dimajukan, jangan mendekati akhir tahun.

Jurnalis: Ebed de Rosary / Editor: Satmoko / Foto: Ebed de Rosary