DPRD Sikka Minta Pemerintah Mempercepat Proses Ganti Rugi Lahan Waduk Napun Gete

DPRD menilai, warga sudah merelakan tanahnya untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan waduk sehingga pemerintah harus berterima kasih dan membuat masyarakat tidak menunggu lama guna mendapatkan hak mereka.

Demikian disampaikan ketua DPRD Sikka Rafael Raga,SP saat menutup rapat dengar pendapat terkait pembangunan Waduk Napun Gete di DPRD Sikka, Senin (16/1/2017).

“Dewan akan meminta bupati agar proses ganti rugi lahan dipercepat tanpa melanggar undang-undang.” tegasnya.

Sementara itu Markus Melo selaku wakil rakyat mengatakan memang persoalan pembebasan tanah membutuhkan waktu sebab menggunakan uang negera dan dilakukan pemerintah.Markus juga berharap agar prosesnya bisa dipercepat tanpa harus melanggar aturan yang berlaku. Masyarakat pemilik lahan membutuhkan kepastian kapan pembayaran ganti rugi bisa dilakukan.

Stef Sumandi wakil rakyat asal Kecamatan Mapitara juga mengapresiasi kerelaan warga melepas tanah mereka untuk pembangunan waduk.Dewan sudah sejak 2015 mengusulkan anggaran pembebasan lahan ini.

“Warga yang terdampak harus merasakan dampak akibat pembangunan waduk ini dan pemerintah harus memperhatikan mereka khusunya warga pemilik lahan,” ungkapnya.

Faustinus Vasco juga berpendapat senada. Wakil rakyat asal fraksi PKP Indonesia ini meminta agar item apa saja yang dibiayai dari anggaran APBD II Kabupaten Sikka diperinci agar bisa dialokasikan.

“Tahapan pembebasan juga perlu disosialisasikan secara benar agar warga paham proses pembebasan lahan yang akan dilakukan pemerintah karena prosesnya butuh waktu lama,” pintanya.