Perbedaan Data Soal TKA China, Wakil Ketua DPR Dukung Pembentukan Hak Angket
SELASA 27 DESEMBER 2016
JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik dengan adanya usulan hak angket guna menyelidiki kisruh Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China yang masuk ke Indonesia.
|
| Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di antara para wartawan. |
Menurutnya, Pembentukan panitia khusus dan hak angket DPR, guna untuk menindaklanjuti dan menyelidiki persoalan tenaga kerja asing yang sedang terjadi di Indonesia.
Dengan Adanya Hak angket tersebut, Menurut Agus, Karena hingga sekarang pemerintah belum mengeluarkan data secara resmi soal rincian TKA illegal asal China yang masih menetap di Indonesia.
“Jadi, menurut saya, nanti kita melihat hak angket adalah hak anggota dewan sehingga kalau memang ada usulan itu, biarlah ini kan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Agus di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan, tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang.
Sementara Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie menyebut TKA China yang menyebut saat ini terdapat 31 ribu Warga Negara Asing (WNA) asal China yang masuk ke Indonesia dengan izin tinggal terbatas sejak Januari hingga Desember 2016. Sedangkan, ada sebanyak 1.827 tenaga
kerja asing China di Indonesia yang illegal.
Untuk itu, Agus menilai, penyelidikan itu perlu dilakukan karena pemerintah menyampaikan angka dan data data yang sebenarnya juga masih simpang siur mengenai keberadaan tenaga kerja China yang berada di Indonesia.
“Bagaimanapun, hal itu bisa mengganggu kedaulatan bangsa dan stabilitas nasional,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, sesuai prosedur hak angket Itu diusulkan lebih dari 20 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, usai itu nanti disampaikan kepada pimpinan DPR dan di dalam pimpinan diproses sesuai dengan perundang-undangan MD3, kemudian disampaikan dalam rapat paripurna.
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, lanjutnya, kemudian ditanyakan kepada anggota DPR yang hadir apakah disetujui atau tidak. Bahkan, bisa saja setiap anggota nanti akan memberi usulan terkait kinerja panitia angket.
“Jika ada anggota memang menyetujui maka akan diproses sesuai perundang-undangan yang ada,” tutup Agus.
Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa