Kesetaraan Gender Meningkat di Kalimantan Selatan
SELASA 20 DESEMBER 2016
BANJARMASIN—Pelaksanan Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie, menyatakan praktek kesetaraan gender sudah cukup baik di provinsi setempat. Indikasinya mengacu angka kesetaraan gender Kalimantan Selatan berada di level 88 persen. Haris mengklaim, ada fenomena peran perempuan mulai mengisi jabatan struktural di berbagai bidang, seperti pemerintahan, politik, sosial, dan kebudayaan. Ia mendorong organisasi apapun serius melibatkan peran perempuan, termasuk partai politik.
|
| Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie berbicara kepada wartawan setelah menghadiri peringatan Hari Ibu, Selasa (20/12/2016). |
“Selain organisasi lainnya seperti Ikapri, PKK, dan organisasi sosial lain. Kami bisa melihat lebih berwarna, baik di politik dan jabatan-jabatan publik lainnya,” ujar Abdul Haris Makkie usai menghadiri peringatan Hari Ibu di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Selasa (20/12/2016).
Pihaknya merespons positif atas aneka program pemberdayaan wanita yang disusun Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Haris Makkie berharap pemerintah berkolaborasi dengan organisasi nonformal lain demi mengangkat peran wanita di ranah publik.
“Kami terus mendorong kebijakan gender, bagaimana meningkatkan peran perumpuan, ya yang paham perempuan itu sendiri. Karena itu, kami lebih banyak melibatkan perempuan sendiri,” kata calon kuat Sekda Kalsel itu.
Ketua Harian Ikatan Kartini Profesional Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Armistiani, mengakui ada peningkatan peran wanita dalam segala lini aktivitas di Kalimantan Selatan. Ia pun berkomitmen terus menggencarkan kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti sosialisasi gender, seminar edukasi, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Baik di ranah politik dan pengusaha, peran perempuan sudah meningkat. Walaupun belum 100 persen,” kata dia.
Armistiani berharap peran Ikapri semakin eksis ke depan. Pegiat organisasi Ikapri berasal dari aneka profesi, seperti politisi, dokter, pegawai negeri, dan pengusaha. Pihaknya memastikan perempuan yang tergabung dalam wadah Ikapri sudah mapan secara ekonomi.
“Di sosial masyarakat, kami kerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Selain mengadakan seminar edukasi, kami terus sosialisasi ke desa-desa untuk menekan angka pernikahan dini di Kalsel,” ujar Armistiani.
Jurnalis: Diananta P. Sumedi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Dinanta P.Sumedi