SABTU, 22 OKTOBER 2016
ENDE — Kepollisian Resor (Polres) Ngada diminta untuk bersikap netral dan jangan bersikap membela pemerintah dalam persoalan pembangunan waduk Lambo yang berada di 3 desa yakni Rendubutowe kecamatan Aesesa Selatan,desa Labolewa kecamatan Aesesa dan desa Ulupulu kecamatan Nangaroro kabupaten Nagekeo.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga, Philipus Kami saat dihubungi Cendana News Sabtu (22/10/2016).
Dikatakan Lipus sapaannya, ttdak ada satu pasalpun di dalam undang-undang Kepolisian RI yang mengamanatkan Kapolres Ngada untukmembuat pernyataanyang meminta warga mendukung langkah yang ditempuh pemerintah untuk membangun waduk.
“Bila berbicara standar operasional prosedur pak Kapolres sudah salah,tapi kita mau bicara bagaimana lagi.Kita ingin agar Kapolri dan Kapolda NTT bisa membaca berita di koran Flores Pos Kamis (20/10/2016).” tuturnya.
Dengan pernyatan Kapolres Ngada di depan masyarakat di lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan waduk,Senin (17/10/2016) siang,lanjut Lipus,masyarakat bisa melihat sendiri inilah keadaan pengelolaan di kepolisian
Pihaknya mendorong agar lembaga kepolisian dan lembaga negara lainnya agar bekerja sesuai SOP yang ada dan jangan seoalh-olah memaksa dan mengintevensi masyarakat dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki.

“Tugas kepoliisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat baik korban maupun pelaku,bukan membela salah satu pihak,ini ada apa?.Saya harpakan Kapolri dan Kapolda NTT untuk memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Terkait kinerja Kapolres Ngada apa perlu dievaluasi? Lipus mengharapkan Kapolri dan Kapolda NTT bisa membaca pemberitaan dan mendengar langsung dari masyarakat dan silahkan mengambil keputusan sesuai urusan internal Polri
Disaksikan Cendana News,saat berbicara bersama wakil bupati dan rombongan pejabat pemerintah di depan masyarakat yang menolak lokasi pembangunan waduk,Senin (17/10/2016) Kapolres Ngada AKBP Andy Nurwandy meminta masyarakat mendukung pembangunan waduk Lambo.
Dikatakan Kapolres Ngada saat itu,kita bicar bukan kelompok,ini negara kesatuan Republik Indonesia.Bukan maunya bupati atau wakil bupati Nagkeo membangun waduk,ini kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kalau kita tidak patuh dengan pemerintah pusat,kita mau patuh dengan siapa?,mau bikin negara sendiri?,tidak mungkin.Saya hanya cuma menghimbau,jangan kita mengedepankan kelompok kita sendiri,” pungkas Kapolres.
Jurnalis : Ebed De Rosary / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Ebed De Rosary