Menteri Puan Maharani Minta Koordinasi Ditingkatkan Cegah Pemalsuan Kartu BPJS

Hadir dalam rapat koordinasi tersebut  masing-masing antara lain Menteri PMK Puan Maharani sekaligus bertindak sebagai tuan rumah, kemudian Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moloek. Selain itu juga dihadiri Direktur Utama BPJS Fahmi Idris, Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol. Ari Dono dan pejabat tinggi lainnya.

Awalnya acara rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK tersebut berlangsung secara tertutup, para wartawan cetak dan elektronik hanya dipersilahkan mengambil gambar dan foto suasana di dalam ruang rapat, kemudian dipersilahkan keluar ruangan. Lebih kurang sekitar satu jam kemudian barulah digelar acara jumpa pers yang dipimpin langsung oleh Menteri PMK Puan Maharani.

“Kita tentu sangat prihatin dengan adanya kejadian pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, maka sosialisasi tentang Kartu BPJS hingga ke level yang paling bawah, selain itu Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga harus giat memberikan arahan terkait dengan Kartu BPJS kepada seluruh kepala daerah di tingkat Kota dan Kabupaten” kata Menteri PMK Puan Maharani saat jumpa pers di kantornya, Kamis sore (28/7/2016).

Puan Maharani mengatakan “selain Kemendagri, BPJS tentu saja juga sangat memerlukan dukungan dari instansi seperti Kemenkes, Kemensos dan dinas-dinas lainnya terkait dengan hal ini, warga masyarakat harus tahu dan paham bagaimana prosedur dalam mengurus kepemilikan Kartu BPJS, sehingga kedepannya mereka tidak mudah ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan cara melakukan pemalsuan Kartu BPJS kesehatan seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat” katanya kepada wartawan.(Eko Sulestyono)