Komisi XI : Pemerintah Ragu Menentukan Asumsi Makro APBN 2017

Cendana News - 19 Jul 2016 - 8:23

SELASA, 19 JULI 2016

JAKARTA—Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyampaikan bahwa pmerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlihat ragu-ragu dalam mematok asumsi makro APBN 2017. Dirinya pesimistis terhadap asumsi yang sudah dipatok tidak bisa terealisasi dengan baik.

Menurut Heri, pesimisme itu tetap ada kendati BI (Bank Indonesia) memperkirakan ekonomi membaik dengan stabilitas makro ekonomi yang tetap terjaga.

Padahal, dalam penjelasan Menkeu Bambang Brodjonegoro disebutkan pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi antara 3-5%, nilai tukar Rp13.650-13.900 per USD dan SBN 5-5,5%.

“Nah disitu pemerintah terkesan ragu-ragu dan sangat berhati-hati mematok asumsi makro pada RAPBN 2017,” sebut Heri di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, (19/7/2016). Yang menurutnya keraguan tersebut karena ekonomi domestik dan global masih diliputi ketidakpastian.

Politisi Gerindra ini menegaskan, semestinya pemerintah harus lebih matang melakukan proyeksi. Data-datanya harus selalu up to date, jika tidak, ekonomi tetap saja jatuh. Untuk itu, Heri memaparkan, pemerintah mesti memberi perhatian serius pada beberapa hal.

Pertama, BI rate yang masih tidak menentu. Selain terkait faktor eksternal, juga karena inflasi yang masih di koridor target 3-4%. SBN masih tetap kurang berpihak pada kondusifnya bisnis.

“Tentunya, kondisi itu akan menciptakan ketidakpastian ekspansi bisnis. Setidak-tidaknya bisnis tetap stagnan,” ujarnya.

Kedua, perlambatan ekonomi mitra dagang, terutama Cina yang sedang hangat-hangatnya dengan Indonesia. “Sepanjang 2016 ini, ekonomi Cina akan terus mengalami perlambatan karena adanya kondisi rapid aging society (banyaknya populasi berumur tua yang cepat),”jelasnya.

Ketiga, potensi terjadinya arus modal keluar dalam jangka pendek yang akan sangat menekan nilai tukar rupiah. Dari beberapa kajian yang ada semisal FEUI, hal itu bisa dilihat pada depresiasi rupiah sepanjang tahun 2016 yang bisa berkisar diatas Rp14.000.

Dan yang keempat, yakni resiko penyerapan anggaran di daerah yang kecil. Dengan keadaan seperti itu, maka ke depan, perekonomian nasional tetap tidak akan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

“Pertumbuhan ekonomi yang nantinya dihasilkan tidak akan mengubah apapun. Yang miskin akan tetap miskin. Yang rentan miskin sangat mungkin jatuh miskin. saat ini, jumlah penduduk miskin sudah mencapai 28,51 juta orang atau sekitar 11,13%,” paparnya

Di sisi lain, pengangguran bisa bertambah dari angka saat ini yang mencapai hampir 8 juta orang (BPS, 2016). Lebih jauh, Heri menyatakan hingga saat ini, pemerintah tidak mampu mencetak lapangan kerja baru. Bahkan, yang terjadi justru lebih menyedihkan, sebagian besar satuan bisnis (termasuk UMKM) melakukan efisiensi. tidak sedikit yang tutup karena beban operasional yang makin tinggi sedang pasar masih lesu.

“Bahkan, yang menyedihkan itu, lapangan kerja tersedia pun terlihat sempit dan terbatas karena sudah diisi oleh tenaga kerja asing,” Tegasnya

Disebutkan, pemerintahan kabinet Jokowi-JK harus lebih bekerja keras guna mendorong perekonomian nasional yang kuat dan punya dampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dari berbagai survei yang ada, mayoritas masyarakat (sekitar 70%) menilai sangat buruk kesejahteraan masyarakat pada pemerintahan Jokowi,” tutupnya. (Adista Pattisahusiwa)