Pengamat Nilai Jokowi Terapkan Strategi Kolonialisme

Dia menjelaskan, strategi kolonialisme tersebut, yakni kekayaan alam bangsa Indonesia diangkut ke negara negara Asing, Rakyat Indonesia dipaksa bekerja, dipaksa membayar pajak serta berbagai pungutan kepada pemerintahan.

“Semua itu dilakukan pemerintah Jokowi untuk membutuhkan uang banyak demi merealisasikan ambisi membangun berbagai mega proyek seperti kereta cepat, jalan tol, pebuhan, bandara, listrik 35 ribu  megawatt dan berbagai mega proyek lainnya,”sebut Salamudin dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Proyek itu kata dia, nantinya akan dibagi bagikan kepada kolega pemerintah, dikerjakan dan dukuasai oleh pihak swasta tersebut, membutuhkan jaminan pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak.

“Ambisi untuk mendapatkan pajak yang  besar tersebut justru dilakukan disaat kondisi perekonomian sedang melemah. Daya beli masyarakat jatuh akibat inflasi yang tinggi. Banyak perusahaan nasional gulung tikar,” tandasnya

“Sementara perusahaan sektor komoditas seperti perusahaan minyak, batubara, tambang mineral, sawit, yang selama ini menopang penerimaan pajak pemerintah tengah bangkrut akibat jatuhnya harga komoditas di pasar internasional,”sambungnya

Salamudin membandingkan di zamannya Presiden HM Soeharto pajak itu hanya sebagai pelengkap. Sebab, pak harto paham Pancasila dan UUD 1945 yang asli merupakan sistem yang dibangun untuk melepaskan rakyat Indonesia dari penghisapan dan penindasan kolonial, serta Mengakhiri eksploitasi kekayaan alam oleh kaum imperialis.

Karena, Sumber utama untuk membiayai negara di era pak harto adalah hasil pengelolaan kekayaan alam oleh negara Indonesia sendiri, bukan pajak.

“Beda dengan rezim jokowi yang mengekeruk pajak dan kekayaan alam di jual ke asing, ini merupakan sifat dan watak kolonialisme” ungkapnya.

Bahkan, lanjutnya, dalam kondisi rakyat yang serba terjepit, Pemerintahan Jokowi malah menyasar harta kekayaan, tanah, bangunan, tabungan dan asset lainnya sebagai sasaran pengerukan pajak. Pemerintah Jokowi telah meminta akses kepada bank untuk mengorek tabungan masyarakat agar bisa dikenakan pajak.

“Sementara kekayaan alam Indonesia di darat dan dilaut seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, kekayaan mineral lainnya, batubara, komoditas perkebunan, seluruhnya diserahkan kepada asing,” pungkasnya

Di Era ini, tutur dia, seluruh sektor ekonomi strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, semuanya dapat dikuasai mayoritas oleh modal asing. Negara dimiskinkan, rakyat dibuat menderita, dikeruk dan dipakasa membayar berbagai pungutan.

“Jadi strategi pajak Pemerintahan Jokowi tersebut adalah mengulangi kolonialisme, bahkan mungkin lebih kejam dari apa yang dijalankan,” tutupnya.