Pengamat: DPR Mesti Menolak Pemangkasan Anggaran APBN Perubahan 2016.
SENIN, 13 JUNI 2016
JAKARTA — Draf revisi anggaran (APBN) 2016 yang diajukan pemerintah ke DPR terlihat adanya pemangkasan anggaran karena pemerintah menurunkan proyeksi penerimaan negara.
Pengamat Anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchock Sky Khadafi mengatakan bahwa seharusnya Jokowi dalam APBN Perubahan 2016 bukan melakukan mutilasi anggaran, tetapi meningkatkan alokasi anggaran pada kementerian atau lembaga yang punya kinerja baik dimata publik.
Uchock menyarankan kepada wakil rakyat di DPR untuk menolak pemangkasan anggaran yang diajukan Presiden Jokowi.
“DPR mesti berpihak kepada kepentingaan publik dengan menolak seluruh proposal APBN 2016 atas mutilasi anggaran pada setiap kementerian atau lembaga tersebut,” Ujar Uchock Ketika dihubungi Cendana News di Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Uchock menilai penolakan DPR atas mutilasi anggaran itu sangat berarti, hal ini menunjukan kewibawaan lembaga parlemen.
“Jadi, jangan mau jadi stempel Presiden Jokowi. Kalau DPR hanya jadi stempel, lebih baik pulang kampung saja, tidak usah jadi wakil rakyat karena memalukan sekali,” paparnya
Dijelaskan, Dalam RAPBNP 2016, anggaran belanja negara dipangkas Rp47,88 triliun menjadi Rp2.048 triliun atau turun dua persen dari APBN 2016. Jika dirinci, anggaran pemerintah pusat sendiri dipotong Rp 36,01 triliun sedangkan transfer ke daerah dikurangi Rp11,87 triliun.
Perubahan asumsi makro ekonomi, pemotongan belanja kementerian dan lembaga negara (K/L) dan tambahan anggaran misalnya untuk audit BPK dan penyelesaian piutang pemerintah menjadi alasan perubahan anggaran di pertengahan tahun ini.
Meski anggaran belanja turun dibandingkan dengan APBN 2016, namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), belanja negara secara keseluruhan naik 13,9 persen.
Menurutnya, jika DPR tidak menolak pemangkasan anggaran dalam APBN Perubahaan 2016, maka ada 10 korban mutilasi anggaran Jokowi yakni:
1). Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat anggaran dimutilasi sebesar Rp.8.4 Triliun
2). Kementerian pendidikan dan budaya anggaran dimutilasi 6.6 Triliun.
3). Kementerian pertanian anggaran dimutilasi sebesar Rp.3.9 Triliun
4). Kementerian perhubungan anggaran dimutilasi sebesar Rp.3.7 Triliun
5). KKP anggaran dimutilasi sebesar Rp.2.8 triliun
6). Kemenhan anggaran dimutilasi sebesar Rp.2.8 Triliun.
7). Kemen Ristek dan Dikti anggaran dimutilasi sebesar Rp.1.9 Triliun
8). Kemensos anggaran yang dimutilasi sebesar Rp.1.5 Triliun
“Anggaran untuk Polri dimutilasi sampai Rp.1.5 triliun maka banyak penjahat yang begitu senang dan gembira karena polisi tidak sanggup untuk memproses secara hukum,” tegasnya.
Juga, komisi yudisial tidak akan bisa lagi melakukan pengawasan atas hakim-hakim yang nakal lantaran tidak punya anggaran. “Dengan demikian, mutilasi anggaran ini akan berdampak kepada terganggu kepentingan atau pelayanan publik,” tutupnya. (Adista Pattisahusiwa)