Tokoh Masyarakat Solo Protes Pembelakuan Sistem Satu Arah
RABU, 17 MEI 2016
SOLO — Sistem Satu Arah (SSA) yang baru dua bulan diterapkan Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah, menuai protes keras dari masyarakat Solo. Tiga ruas yang baru diterapkan dalam tahap uji coba itu diantaranya Jalan Radjiman, Agus Salim, dan Perintis Kemerdekaan.
|
|
Warga Laweyan bersama tokoh masyarakat, berkumpul Basecamp Team SAR Juba Rescue Ponpes Takmirul Solo membahas nasib SSA di tiga jalan di Laweyan, Selasa malam (17/5/16).
|
Tokoh Masyarakat Laweyan, Solo, KH. Muhammad Ali Naharrusyurur , menyatakan menolak keras perberlakukan system satu arah di tiga ruas tersebut. Sebab, sejak diberlakukan system satu arah itu justru warga sekitar yang menjadi korban.
“Mulai dari aktivitas ibadah, pendidikan, dan kegiatan warga semua terganggu karena efek SSA,” ujarnya dalam pertemuan penolakan warga, bersama wakil rakyat dan jajaran Dishubkominfo Solo, di Basecamp Team SAR Juba Rescue, Ponpes Ta’mirul Islam, pada Selasa malam (17/5/16).
Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ta’mirul Islam Solo itu juga menegaskan, sederet pelaku ekonomi, khususnya pertokoan yang ada di tiga ruas jalan itu juga mati suri. Sebab, pelanggan banyak yang hilang karena harus memutar jauh dari, dan jalan semakin rumit. “Dalam pertemuan ini kami atas nama warga Lawreyan minta pembelakuaan SSA ini tidak dilanjutkan, karena warga banyak yang dirugikan,” tekan Kyai yang sering disebut Abah Ali tersebut.
Abah Ali menegaskan, jika protes itu tidak ditanggapai Pemkot Solo, ia akan masuk dibarisan terdepan dalam rencana demonstrasi menolak pemberlakukan sistem satu arah (SSA) di tiga jalur tersebut. Lahkah ini dilakukan karena warga Laweyan sudah tak tahan dengan dampak yang ditimbulkan dari pembelakuan SSA tersebut.
Mendengar jawaban dari jajaran Dishubkominfo, yang mneyebutkan SSA tidak akan dibatalkan, maupun di kaji ulang, Abah Ali sangat kecewa. Tokoh kharismatik itu memutuskan akan turun jalan memimpin aksi menolak pemberlakuan SSA di Kantor Dishubkominfo Solo.
“Saya putuskan demo saja, karena suara rakyat tidak digubris, rakyat punya cara sendiri. Kebijakan kalau terus dipaksakan seperti ini, artinya pemimpin sudah menjadi penguasa, dan rakyat tidak rela,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Lalu Lintas Dishubkominfo Sri Baskoro mengakui ada penolakan dari warga terhadap penerapan SSA di tiga jalan tersebut. Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak karena karena pemberlakukaan SSA itu sudah masuk peraturan perundang-undangan dan sudah terlaksana.
“SSA tidak bisa dibtatalkan karena sudah disahkan dan terlaksana. Kalau terkait ada penolakan ini saya laporkan dulu ke pimpinan,” jawabnya. (Kontributor Solo/ Harun Alrosid) .