Sosialisasi SE 2016 Dianggap Kurang, Warga Enggan Disensus
SENIN, 16 MEI 2016
YOGYAKARTA—Kendati telah ada sosialisasi sebelumnya, namun masih ada sejumlah warga mengaku tak tahu jika akan ada Sensus Ekonomi (SE). Karenanya, mereka merasa takut dan sempat hendak menolak didatangi petugas sensus. Adanya oknum yang mengaku-aku sebagai petugas sensus sebagai kedok melakukan kejahatan, membuat warga ekstra berhati-hati.
|
| Agus Siswanto (kiri) saat didatangi petugas sensus |
Selain menganggap kurangnya sosialisasi, sejumlah warga juga mengaku tidak tahu tujuan dan perlunya diadakan SE 2016. Karenanya, warga terlihat tidak begitu antusias saat memberikan jawaban kepada petugas sensus yang mendatanginya.
Salah satu warga pelaku usaha kecil di bidang perbaikan onderdil sepeda motor dan mobil di Dusun Sono, Sinduadi, Mlati, Sleman, Agus Siswanto, saat ditemui Senin (16/5/2016) mengaku tahu jika sensus itu adalah sebuah proses pendataan. Namun, ia mengeluhkan kurangnya sosialisasi akan adanya SE 2016, sehingga ia merasa kaget dan khawatir saat petugas sensus mendatanginya.
Agus beralasan, banyaknya kabar yang beredar tentang adanya oknum yang mengaku-aku sebagai petugas sensus untuk melakukan penipuan atau penyalah-gunaan data untuk kepentingan lain, membuat dirinya was-was. Apalagi, sebelumnya ia juga tidak mendapatkan sosialisasi mengenai akan adanya SE 2016.
“Saya belum dengar kalau akan ada sensus. Mestinya disosialisasikan dulu melalui perangkat desa seperti RT, RW dan Kepala Dukuh”, keluhnya.
Namun demikian, Agus yang baru saja membuka usaha selama dua tahun tersebut akhirnya mau memberikan data yang dibutuhkan oleh petugas sensus. Ia pun kemudian berharap, dengan adanya sensus itu bisa memudahkannya mencari pinjaman modal dan ada perhatian lebih dari pihak terkait kepada pelaku usaha kecil seperti dirinya.
Agus mengaku, usaha di bidang perbaikan onderdil sepeda motor dan mobil yang baru dirintisnya sejak 2 tahun lalu itu masih berskala kecil. Omsetnya tidak pasti, namun untuk rata-rata omset per-bulannya mencapai sekitar Rp. 1,7 Juta. Jumlah tersebut, menurutnya, masih harus dikurangi untuk biaya listrik sebesar kurang lebih Rp. 200.000 perbulan dan gaji satu orang karyawan sebesar Rp. 700.000. (Koko)