PMKRI Maumere Minta Bupati Proses Hukum Pembangunan Kantor Dispendukcapil
JUMAT, 13 MEI 2016
MAUMERE — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Maumere meminta Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera untuk segera menyelesaikan permasalahan terbengkalainya pembangunan kantor Dispendukcapil Sikka. Pasalnya, bupati juga turut menandatangani proposal pengerjaannya.
|
| Anggota PMKRI cabang Maumere usai berdialog bersama Kadis Dispendukcapil Sikka dan staff |
“Bupati harus berjuang bersama Kadis agar dana pembangunan kantor bisa terealisasi. Bila pihaknya ditipu maka segera tempuh proses hukum,” tegas Orin kepada Cendana News, Jumat (13/5/2016).
Ditambahkan Sefrin, dari dialog bersama Kadis Dipendukcapil Sikka bisa diketahui bahwa Pemda Sikka ditipu dan semua masyarakat Sikka juga ditipu.
“Kami minta agar persoalan ini di bawah ke ranah hukum karena sudah jelas terbukti DIPA proyek tersebut fiktif dan oknum pegawai Bappenas terlibat,” ujar Sefrin.
Menurut Sefrin, jika persoalan ini dibawa ke ranah hukum maka akan jelas terlihat siapa yang salah dan persoalan ini menjadi terang berderang.
“Jangan sampai berlarut-larut permasalahannya dan bangunannya terlantar seperti bangunan kantor bupati Sikka yang lama yang juga bernasib sama,” ungkap Sefrin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sikka, Drs.Bernadus Ratu saat pertemuan dengan PMKRI cabang Maumere,Kamis (12/5/2016) membantah pernyataan terkait bupati yang seolah cuci tangan.
“Saya kira tidak, bupati tetap bersama saya dan saya tetap melaporkan kelanjutan proses ini,” ucap Bernadus datar.
[Ebed De Rosary]