SENIN, 2 MEI 2016
MALANG — Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Timur dan aliansi BEM Universitas Brawijaya menggelar Aksi Gawat Darurat Pendidikan Tinggi Indonesia di depan gedung DPRD kota Malang, Senin (2/5/2016).

Dengan membawa berbagai tulisan dan keranda mayat sebagai gambaran ‘matinya’ pendidikan di Indonesia, masa aksi secara bergantian melakukan orasi menyerukan tuntutan mereka kepada pemerintah. Setidaknya terdapat lima poin tuntutan yang ingin mereka sampaikan yaitu menuntut agar pemerintah menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk melayani pendidikan khususnya pendidikan tinggi, menaikkan alokasi anggaran pendidikan, tetap di berlakukan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dan Bantuan Biaya Pendidikan (PPA/BBP), menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), memberi kejelasan legalitas pendidikan vokasi.
“Kami menuntut kenaikan alokasi anggaran pendidikan karena berdasarkan kajian yang kita lakukan, anggaran pendidikan tinggi saat ini alokasinya turun enam triliun Rupiah, padahal di satu sisi perguruan tinggi terus bertambah tapi kenapa alokasi anggaran justru menurun,”ungkap M.Zahid Abdul Rahman sebagai koordinator BEM SI wilayah Jawa Timur.
Terkait dengan beasiswa BBP/PPA, ia berharap agar beasiswa tersebut jangan dihapuskan karena sangat membantu mahasiswa yang tidak mampu.
“Kami juga menuntut kejelasan tentang legalitas pendidikan vokasi karena di UB sendiri vokasi tidak masuk dalam Organisasi Tata Kerja dari UB. Selain itu kita juga menolak wacana kenaikan nominal UKT,”pungkasnya.
Sementara itu di depan masa aksi, Choirul Anwar anggota DPRD dari Fraksi Golkar menyambut baik aksi dari para mahasiswa dan berjanji akan mengirimkan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.

Selain melakukan orasi, masa aksi juga melakukan teatrikal yang menggambarkan tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini.[Agus Nurchaliq]