![]() |
| Wakil Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto |
Tren
- Tegaskan Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas, PERTUNI Bekasi dan Lions Club District 307 B1 Sukses Gelar Peringatan Hari Tongkat Putih Sedunia 2026
- Revitalisasi dan Akselerasi Gerakan Koperasi
- Masa Kecil Soeharto: Dari Desa Menuju Panggung Sejarah
- Pergeseran Konflik Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
- Indonesia Emas 2045 dan Krisis Supremasi Hukum
- Perlunya Metode Penelitian Hukum Pancasila
- Pancasila–Tujuan Negara: Instrumen Analisis UU
- Sesat Pikir Gugatan Kelompok LBH-ICW-Kontras kepada Prabowo Subianto atas Kepahlawanan Soeharto
- Penyidik Polri Harus Lulusan S1 Hukum
- Tambang yang Berkeadilan Sosial
KAMIS, 7 APRIL 2016
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Adista Pattisahusiwa
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menyebutkan, Komisi IV menolak segala bentuk reklamasi Teluk Jakarta. Ia juga menyayangkan proses pembuatan daratan dari dasar laut tersebut terus saja berlanjut meski banyak suara penolakan dari berbagai kalangan.
“Kita dari Komisi IV dari dulu kan sudah menentang reklamasi, tapi tetep saja dijalankan. DPR akan terus fokus terhadap sikap Menteri KKP terkait terhadap reklamasi Teluk Jakarta,”papar Titiek di Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Disebutkan, Komisi IV lebih difokuskan pada Kementrian KKP dan juga berencana untuk mengundang untuk menanyakan sikap Menteri Susi terkait pandangannya terhadap reklamasi tersebut.
“Kita urusan sama Menterinya, bukan sama Ahok, karena itu wilayah Menteri. Ia harus tanyakan ke gubernur kenapa bisa begitu. Kalau mau memprotek nelayan, mesti dikaji, kecuali yang bikin proyek memperbaiki kampung nelayan dulu,” paparnya.
Lihat juga...