Terkait Jalan Tol Trans Sumatera Bupati akan Tindak Oknum BPN Nakal
RABU, 20 APRIL 2016
Jurnalis : Henk Widi / Editor : ME. Bijo Dirajo/ Sumber Foto: Henk Widi
LAMPUNG — Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan akan menindak oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terlibat secara langsung menyebabkan tumpang tindih di lahan terdampak jalan tol trans Sumatera. Di hadapan ratusan demonstran yang tergabung dalam massa terdampak tol serta massa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah (LSM-GMBI) ia bahkan berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
|
| Demo pemilik tanah |
Terkait aksi unjuk rasa ratusan masyarakat yang tergabung dalam aksi solidaritas menuntut keadilan terkait uang ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tersebut Zainudin Hasan bahkan mengaku prihatin dengan warga yang terzalimi. Keprihatinan tersebut akibat banyak kaum wanita dan anak anak serta kaum tua yang terdampak akibat pembangunan tol.
“Saya berharap persoalan ini agar segera diselesaikan karena banyak rakyat kecil dan miskin yang merasa dizalimi dan saya akan panggil oknum BPN yang diduga terlibat,”ungkap Zainudin Hasan,saat diwawancarai awak media di depan ratusan pengunjuk rasa, Rabu (20/4/2016)
Ia juga akan bersedia membantu menyelesaikan persoalan warga yang hingga saat ini belum menerima uang ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Adik Ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut bahkan meminta pihak terkait agar mencatat warga yang terdaftar belum menerima ganti rugi lahan tol.
Ia bahkan mengaku mengetahui kondisi dan sejarah tanah di wilayah tersebut dan berharap program pemerintah terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera bisa berjalan dengan baik. Selain itu bupati akan memanggil kepala BPN terkait adanya indikasi banyak anggota BPN yang bermain main.
“Saya bisa sebutkan karena anggota BPN bisa mengubah sertifikat asli dan ada fakta permainan oleh oknum BPN untuk penerbitan sertifikat, nanti saya akan silaturahmi dengan kepala BPN,”ungkapnya.
Sebelumnya ratusan massa warga Desa Bakauheni yang terimbas Jalan Tol Sumatera melakukan aksi unjuk rasa di tugu adipura kota Kalianda Lampung Selatan, tugu tuping di depan Masjid Kubah Intan Kalianda dan melakukan long march menuju kantor bupati Lampung Selatan dan ditemui bupati Lampung Selatan selanjutnya ke kantor BPN Lampung Selatan.
Sebagian warga bahkan melakukan aksi buka baju dan menulisi tubuhnya dengan tulisan keadilan warna hitam sebagai simbol matinya keadilan bagi masyarakat kecil. Selain membawa spanduk dari kain kafan dengan tulisan merah, bendera warna hitam masyarakat bahkan sempat melakukan zikir di depan tugu tuping.
Salah satu warga yang belum mendapat uang ganti rugi lahan tol trans Sumatera, Marjaya, bahkan mengaku akan terus menuntut agar haknya bisa diberikan sebab rekening miliknya diblokir sehingga ia tak bisa mengambil uang yang sudah ada di dalam rekeningnya.
“Kami menduga ada indikasi permainan pihak tertentu sehingga berakibat uang kami tidak bisa diambil dan adanya persoalan sengketa saat uang sudah masuk ke rekening,”ungkapnya.
Aksi ratusan massa bahkan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Lampung Selatan, Satpol PP pemerintah kabupaten Lampung Selatan dan bantuan dari Kepolisian Sektor Kalianda dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni. Seusai melakukan orasi dan menyampaikan bukti bukti kepemilikan lahan serta surat pernyataan kepada bupati dan instansi terkait warga melakukan konvoi ke arah lokasi Jalan Tol Trans Sumatera.