KAMIS, 28 APRIL 2016
SURABAYA – Front Pancasila menggelar aksi demonstrasi dan membakar replika bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (28/4/2016).

Aksi demo itu menegaskan, PKI harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Selain itu mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar tidak membuka celah bangkitnya PKI di Indonesia.
Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga saat ini ternyata masih menimbulkan polemik terutama perlawanan dan penolakan dikalangan masyarakat Indonesia. Masih teringat jelas bagaimana kejinya peristiwa G 30 S/PKI yang membantai para jenderal, ulama dan santri.
Guna menutup segera celah PKI, agar tak kembali berkembang di Indonesia, Front Pancasila bersama 100 lebih anggota dari berbagai elemen menggelar aksi membakar bendera PKI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Replika bendera PKI bersimbol palu dan clurit ini habis dibakar massa, Kamis (28/4/2016).
“PKI mengancam NKRI dan Pancasila,” kata Ketua Front Pembela Islam (FPI) Jatim, Habib Haidar Al Hamid, dalam orasinya. Aksi ini digelar untuk memberikan peringatan dan dukungan kepada kepada Presiden Jokowi, agar tidak membuka celah bangkitnya PKI di Indonesia.
Habib Haidar menegaskan, PKI pada tahun 1948 hingga 1965 sangat jelas melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Selain itu, Habib Haidar Al Hamid juga meminta Presiden Jokowi lebih “Melek” sejarah tentang gerakan PKI di Indonesia.
“Pemerintah harus berterima kasih kepada para ulama yang membantu TNI memberantas PKI demi tegaknya NKRI,” tegasnya.
Aksi tersebut adalah respon dari Simposium Tragedi 1965 di Jakarta pada tanggal 18-22 April lalu. Front Pancasila khawatir, rekomendasi yang saat ini tengah disusun membenarkan bahwa negara dan umat Islam melakukan pelanggaran HAM pada 1965 kepada PKI. Lalu kemudian Negara meminta maaf kepada PKI.
“Tidak ada rehabilitasi, kompensasi, apalagi rekonsiliasi untuk pelaku kudeta seperti PKI. Kami justru minta pemerintah tegas memberantas semua paham komunis yang berkembang di Indonesia,” tegasnya.
Massa melakukan aksi di berbagai tempat. Selain di depan gedung Negera Grahadi, juga di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur . (Charolin Pebrianti )