Masinton: Audit BPK Sangat Kompoten dan tidak Pernah Meleset

JUMAT, 22 APRIL 2016
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber Foto: Adista Pattisahusiwa

JAKARTA — Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Masinton Pasaribu menyampaikan, hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kerugian negara, sangat kompoten. Pengadaan lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI Jakarta) yang telah di audit oleh BPK tersebut, hasilnya sudah terungkap bahwa ada indikasi korupsi didalamnya.
Masinton Pasaribu
“Audit BPK itu dipercaya dan tidak pernah meleset, hal ini sama dengan Kasus Pelindo II, RJ lino, awalnya juga tidak percaya audit investigasi oleh BPK, tapi hasil audit itulah yang digunakan KPK dan Bareskrim Mabes Polri untuk ditindaklanjuti, dan terbukti RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,”papar Anggota Komisi III Masinton di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Jumat (22/4/2016).
“RJ Lino sebelum jadi tersangka juga menyebut audit dari BPK tidak benar, tapi buktinya kan sekarang dia tersangka,”sambungnya.
Adanya opini publik yang menyebut BPK penuh muatan politis dalam melakukan audit terkait proyek lahan RS Sumber Waras, isu itu dibantah oleh masinton.
“Buktinya kan yang meminta audit investigasi adalah lembaga penegak hukum, lembaga resmi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. dimana muatan politisnya,”sebutnya.
Ketika disinggung apakah pantas seorang pejabat negara dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta melontarkan pernyataan bahwa audit BPK ‘ngaco’, hal tersebut tidak pantas sebagai pejabat publik.
“Sebagai gubernur, dia kan bagian dari sistem ketatanegaraan, jadi bukan ranah dia lontarkan perkataan seperti itu ke Lembaga Negara, kalo gak percaya, silahkan uji di pengadilan,” imbuhnya
Seharusnya, sambung dia, Ahok mesti paham ilmu ketatanegaraan dan kalau audit BPK dianggap tidak kredibel, dia kan bisa ajukan gugatan ke pengadilan.
Menindaklanjuti pertemuan Panitia Kerja (Panja) Penegakkan Hukum Komisi III dengan BPK RI terkait hasil audit kasus RS Sumber Waras, pekan depan pihaknya akan memanggil BPK dan mantan Ketua KPK. Menurut keterangan dari BPK, perintah audit investigasi terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut adalah permintaan langsung dari KPK yang pada saat itu masih dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki.
Lihat juga...