DPR Nilai Pemda Sumenep tak Serius Tangani PLTD di Pulau Giliraja

Seharusnya pemerintah daerah ini membuat skala prioritas program PLTD di kepulauan, karena listrik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat agar bisa memiliki penerangan yang layak. Jika listrik terpenuhi masyarakat akan merasa nyaman meski tinggal di daerah kepulauan.

“Berarti pemerintah daerah kurang begitu mendengarkan dan serius mengenai program kelistrikan, karena itu menjadi kebutuhan masyarakat. Maka kami berharap bupati tanggap dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Bambang Prayogi, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Kamis (14/4/2015).

Disebutkan, anggaran untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Giliraja membutuhkan dana sebesar Rp. 16 Miliar, sehingga apabila dalam setiap tahun hanya dianggarkan dana sebesar Rp. 1,6 Miliar, maka program tersebut baru akan selesai dalam jangka waktu sepuluh tahun.

“Jadi kalau dalam 1 tahun hanya dianggarkan Rp. 1,6 Miliar kemungkinan masyarakat lima belas tahun lagi baru bisa menikmatinya. Apa salahnya jika dijadikan program skala prioritas, kan itu juga untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, sebenarnya jika pemerintah memang serius dalam mengembangkan Pembamgkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pasti ada solusi untuk memeprcepat program tersebut, dengan cara didukung dari semua elemen, baik Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kepala Desa, Masyarakat dan perusahan yang ada di pulau tersebut.

“Kita tinggal ngmong saja dan kami siap datang kesana, apalagi sekarang ada Dana Desa, apa salahnya jika menyisakan dari itu untuk percepatan program PLTD. Kemudian untuk perusahaan CSR tidak perlu digunakan terhadap lainnya, tetapi untuk diesel,” paparnya.

Pihaknya juga telah sepakat bahwa pembangunan kelistrikan di kepulauan memang sangat dibutuhkan, sehingga kedepan masyarakat tidak lagi kebingungan dengan minimnya penerangan yang ada di desa tersebut.