Titiek Soeharto: Keterlibatan Masyarakat Penting dalam Pembangunan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Haryadi yang akrab disapa Titiek Soerharto di hadapan 180 lebih pelaku agribisnis dan nelayan se-Kabupaten Bantul, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas bidang, Rabu (30/3/2016).

Titiek menjelaskan, melibatkan masyarakat dalam pembangunan sangat penting dalam memunculkan rasa percaya dan rasa memiliki terhadap jalannya pemerintahan, seperti yang telah dicontohkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, HM Soeharto.

Disebutkan, saat pemerintahan Pak Harto, terdapat garis besar haluan negara (GBHN) yang menjadi arah dari pembangunan yang melibatkan semua pihak. 

“Saya menyayangkan sejak reformasi ini apa-apa di masa lalu dihapus, padahal tidak semua yang dari masa lalu itu jelek. Bahkan, saat ini pun GBHN mulai dibicarakan lagi”, tegas Titiek, dalam sambutan Sambungroso Makaryo Mbangun Deso, di Gedung Aula Parasamya Komplek Kantor Bupati Bantul, Rabu (30/3/2016).

Titiek pun mengingatkan, tujuan dari semua pembangunan adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Yakni, melalui pembangunan sarana dan prasarana pertanian, pembangun potensi dan sumber daya lokal. 

Pimpinan daerah harus membuat terobosan baru yang berguna dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Pertemuan langsung seperti halnya sambungrasa, akan sangat bermanfaat. Melalui komunikasi yang baik, kerjasama akan bisa dilakukan dengan baik tanpa prasangka yang tidak perlu.

 “Pertemuan seperti ini seyogyanya bisa dilakukan berkala dengan tempat berpindah-pindah. Karena saya prihatin, saat ini kehidupan nelayan masih jauh di bawah standar hidup yang layak sebagaimana dicita-citakan Pak Harto. Semoga kita bisa bekerjasama dengan baik antar lembaga dan masyarakat dan mewujudkan cita-cita menyejahterakan petani dan nelayan yang sampai kini belum terwujud”, tegas Titiek.

Sebelumnya dalam sambungrasa tersebut, Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih memaparkan jika saat ini pertanian di Bantul menghadapi tiga persoalan penting, yaitu irigasi, regenerasi sumber daya manusia, dan skala usaha tani. Abdul mengatakan, dalam hal irigasi pihaknya mencoba melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana fisik jaringan irigasi. 

Sedangkan, masalah sumber daya manusia yang ternyata cukup penting dan signifikan dalam rangka mencapai kelangsungan usaha tani di Bantul, diatasi dengan mekanisasi pertanian, misalnya penggunaan alat dan mesin pertanian. 

Adapun terkait dengan skala usaha tani, diungkapkannya bahwa kepemilikan lahan para petani di Bantul rata-rata kurang dari 1000 meter persegi. Karena itu  keterbatasan lahan akan diatasi dengan menerapkan pola bisnis korporasi pertanian yang harus berorientasi pada hasil.

Selain itu, Pemkab Bantul juga sedang mencoba melakukan tiga langkah lain yaitu, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dan infrastruktur pertanian, pemberian insentif pembebasan pajak lahan pertanian, dan subsidi untuk mengurangi faktor harga produksi pertanian.

Sambungrasa Mbangun Desa Tanpa Pamrih di Aula Gedung Parasamya Bantul, merupakan pertemuan yang cukup bersejarah, karena diikuti oleh seluruh SKPD dari semua sektor yang ada, juga dihadiri oleh sekitar 180 perwakilan pelaku agribisnis, kelomopok tani dan gabungan kelompok tani dari seluruh Kabupaten Bantul.