SENIN, 21 MARET 2016
Jurnalis : Turmuzi / Editor : Fadhlan Armey / Sumber Foto: Turmuzi
MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zainul Majdi meminta kepada Kementerian terkait, terutama Kementerian Kelautan untuk tidak asal membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada petani.
![]() |
| Nelayan yang berunjuk rasa menolak kebijakan Kementrian Kelautan di NTB |
“Saya minta kepada Kementerian terkait terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, kalau tidak bisa memberikan masyarakat pekerjaan, Menteri jangan asal membuat kebijakan yang semakin menyengsarakan masyarakat,” kata Majdi dalam acara kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke kantor Gubernur NTB, Senin (21/3/2016)
Ia mencontohkan, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait larangan menangkap lobster, kebijakan tersebut dikeluarkan tanpa melihat kekhususan setiap daerah dan kondisi prekonomian masyarakat.
Di NTB misalnya, akibat kebijakan tersebut, sekitar tujuh ribu masyarakat yang dulunya disejahterakan dari hasil budidaya lobster sekarang harus kehilangan mata pencaharian dan jadi pengangguran.
“Potensi lobster di NTB, terutama di Pulau Lombok bagian selatan sangat luar biasa meskipun secara ekonomi masyarakatnya sedikit mundur, tapi berkat lobster tersebut, petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya,”sebutnya.
Majdi menambahkan, masalah kebijakan, silahkan saja membuat kebijakan, tapi jangan hanya sekedar membuat kebijakan, kalaupun tujuannya baik, meski disesuaikan dengan kondisi daerah, juga harus ada solusinya.