Enam Kabupaten di Kalbar Sepakat Pertahankan Hutan Adat

Kesamaan kultur, bahasa dan merasa senasib sebagai masyarakat yang merasakan langsung bagaimana lajunya investainya di daerah mereka, dan berakibat ilangnya tanah, hutan, dan hasil tanam. Masyarakat petani di 6 kabupaten di Kalbar bersepaham untuk duduk bersama mencari solusi bagaimana tanah dan hutan adat mereka tetap ada dan diakui oleh negara.

Koordinator Pertemuan, Eko Zanuardy menegaskan, pertemuan merupakan keinginan dari beberapa kabupaten yang menjadi korban investasi, diantaranya kabupaten Ketapang, Sambas,sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Kubu Raya.

Pertemuan ini diharapkan bisa terjalinnya komunikasi menyikapi dampak investasi berbasis hutan dan lahan.

“Kami harapkan pertemuan ini juga menghasilkan rumusan dan cara pandangan yang sama dalam memandang dampak investasi di sektor agraria dan kehutanan yang memperparah krisis dan dampak lanjutan,” jelanya, Senin 28 Maret 2016, melalui keterangan rilisnya.

Eko berharap, terjalinnya rencana kerja bersama region kalimantan dalam mendorong pengakuan wilayah adat oleh pemerintah.

“Kita sudah berjuang lama, hampir 10 tahun mempertahankan,” jelas Adon masyarakat Batu Daya, Kabupaten Ketapang.

Adon menegaskan, akibat masuknya investasi skala besar yang tidak mengikuti aturan, secara langsung memaksa masyarakat kehilangan tanah yang sudah mereka pertahankan turun temurun.

“Kami setiap harinya seperi perang, karena tanah kami terus tergerus sawit, sementra kewajiban yang semestinya dijalankan perusahaan tidak juga ada” tegas pria jangkung ini penuh semangat.

Ia menegaskan tanah adat yang kini sudah berubah menjadi perkebunan juga belum ada penyelesaiannya. Adon berharap menyatukan pemikiran semua masyrakat korban investasi tentunya menghasilkan solusi baik.

“Solusi yang kita hasilkan tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan berharap pemerintah mampu menyokong apa yg kami inginkan,”harapnya.