Berantas Buta Aksara, Pemkab Sumenep Kembali Gelontorkan Anggaran
SELASA, 15 MARET 2016
Jurnalis: M. Fahrul / Editor: Fadhlan Armey / Sumber foto: M. Fahrul
SUMENEP — Meskipun dari tahun ke tahun pengentasan buta aksara di Kabupaten Sumenep terus terapkan namun hingga saat ini jumlahnya masih terbilang tinggi, tentulah hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah daerah setempat dalam memberantas buta huruf .
|
| A. Shadik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep |
Penyandang buta aksara sejak 2010 di daerah ujung timur pulau garam ini mencapai kurang lebih 134.000 orang, namun dalam setiap tahun terus berkurang, pasalnya pemerintah telah menggelontorkan dana miliaran untuk pengentasan, tetapi selama lima tahun penurunan masih belum mencapai 80 persen.
“Sampai saat ini jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep tinggal 64.850, dari yang semula pada 2010 kurang lebih 134.000 orang, jadi berarti sudah mulai berkurang,” kata A. Shadik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Selasa (15/3/2016).
Disebutkan, untuk tahun ini pihaknya kemabli menganggarkan program pengentasan, guna mengurangi tingginya angka buta huruf yang ada, sehingga kedepan tidak lagi menyandang prediket sebagai daerah yang masih memiliki buta aksara, bahkan ia juga akan mengajukan dana kepada pemerintah pusat untuk mempercepat program.
“Pada tahun ini kami anggarkan sebesar Rp.1,9 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, karena untuk yang dari pemerintah provinsi memang sudah dialihkan untuk kejar paket, sehingga untuk anggaran Keaksaraan Fungsional sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya tetap berupaya mendapatkan dana dari Pemerintah Ppusat, sehingga dalam waktu lima tahun ini diupayakan akan tuntas. Jika hanya mengandalkan dana dari daerah sangat terbatas, akibatnya pengentasan berjalan lambat.
“Memang kami konsen terhadap buta aksara sampai tuntas,” paparnya.
Sementara Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Firdaus mengatakan, pihaknya masih ragu dengan data yang ada di Dinas Pendidikan tentang keberadaan penyandang buta aksara yang ada di daerah ini, sebab ia menduga hanya direkayasa saja, agar programnya dinilai berjalan baik, sebab anggaran pengentasan dalam setiap tahun sangat besar hingga mencapai miliaran rupiah.
“Kalau data itu benar berarti wajar Dikdas 9 tahun gagal. Jangan-jangan data ini hanya hasil rekayasa karena sudah banyak mengeluarkan anggaran, agar program pengentasan aksara dinilai berjalan baik,” katanya.
Maka dari itu jika ingin memberantas buta aksara memang anggaran harus dihabiskan, sebab jika masih ada anggara jangan harap buta aksara akan habis, pasalnya dengan ketersediaan yang anggaran yang cukup banyak, maka angka buta aksara akan semakin tinggi.?