Titiek Soeharto Minta Pemerintah Memastikan Data Pangan dan Pertanian
JUMAT, 26 FEBRUARI 2016
Jurnalis: Koko Triarko / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Koko Triarko
YOGYAKARTA — Di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan upaya swasembada pangan, tindak penyelewengan pupuk bersubsidi masih bisa terjadi seperti di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Belum lagi, saat ini hasil panen padi di hampir semua wilayah di DIY mengalami serangan hama, sehingga hasil panen padi menurun. Karena itu, Titiek Soeharto meminta pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan lebih ketat lagi dan pendampingam petani lenih diintensifkan.
|
| Titiek Soeharto |
Wakil Ketua Komisi IV Bidang Pertanian dan Perikanan DPR RI, Titiek Hediati Soeharto, mengaku sangat menyesal dengan adanya penyelewengan pupuk bersubsidi yang beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo, DI Yogyakarta.
Ia meminta agar pihak berwenang menindak tegas pelakunya. Pasalnya, selama ini pemerintah telah menganggarkan dana pengadaan pupuk bersubsidi sebesar kurang lebih Rp. 20-an Trilyun, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi tersebut seharusnya dijamin aman dari penyelewengan. Sementara itu, di DPR sendiri ada Panitia Kerja bidang pupuk, dan pihaknya pun dalam hal ini Komisi IV DPR RI selalu mengingatkan dan menanyakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.
Titiek Soeharto yang ditemui usai gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Universitas Janabadra, Jumat (26/2/2016) juga menyayangkan, perihal menurunnya hasil panen padi saat ini akibat serangan hama wereng dan belalang serta hama batang leher di sejumlah wilayah di Sleman dan Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, juga terjadi ketidak-sesuaian data mengenai persediaan beras nasional, sehingga terjadi ketidak-jelasan.
“Beras katanya surplus, namun harga mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Jadi, mana sebenarnya data yang benar?”, ujar Titiek, mempertanyakan.
Karenanya, Titiek meminta kepada instansi terkait untuk melakukan validitas data dan pengawasan terhadap komoditi pangan, terutama beras. Jangan sampai ada ketidak-cocokkan data antara kementerian yang satu dengan lainnya sehingga menimbulkan kesimpangsiuran. “Katanya stok aman, tapi Kementerian Perdagangan memasukan barang dari luar dengan alasan ada kekurangan. Pemerintah harus menertibkan data terkait persediaan pangan terutama beras dan pertanian”, pungkasnya.