Rizky Yunanda: Anak Muda Aceh Harus Melek Demokrasi
SENIN, 11 JANUARI 2016
Jurnalis: Zulfikar Husein / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Zulfikar Husein
ACEH—Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Aceh dalam dua tahun terakhir terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2014 meningkat sebesar 72,29 naik dibandingkan tahun 2013.
|
| Rizky Yunanda |
Tahun 2015 indeks demokrasi juga dinilai meningkat menyusul sejumlah prestasi yang diterima Pemerintah Aceh. Presiden menganugerahi Aceh Peringkat I dalam Anugerah (Award) Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2015.
Dengan sejumlah prestasi tersebut, demokrasi Aceh dinilai masih belum cukup baik. Masih banyak anak muda yang dianggap belum ‘melek’ demokrasi. Warga Aceh juga dianggap belum banyak yang mnegerti tentang keterbukaan informasi publik.
“Memang sudah bagus demokrasi di Aceh, kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi publik mulai bagus, tapi masih banyak hal yang masih harus dibenahi,” ujar Rizky Yunanda, alumni Sekolah Demokrasi Aceh Utara, Senin, 11 Januari 2016.
Rizky menambahkaan, masih banyak kabupaten/kota di Aceh yang masih belum menerapkan keterbukaan informasi publik dengan baik. Sementara itu, kaum mudanya, mulai dari pelajar dan mahasiswa juga belum banyak mengerti keterbukaan informasi.
“Ini bagian dari penerapan demokrasi yang baik. Pemuda Aceh harus melek demokrasi,” katanya.
Selain itu, menurut pemuda yang selama satu tahun belajar di sekolah demokrasi tersebut menilai demokrasi Aceh selalu tercoreng ketika musim pemilu atau pilkada. Menurutnya, pesta demokrasi di Aceh kerap diwarnai dengan sejumlah aksi kriminal.
“Teror, intimidasi yang terkait dengan pemilu atau Pilkada atau ada penekanan atau ancama untuk memilih partai tertentu menjadi salah satu faktor membuat citra demokrasi Aceh terpuruk dan itu kerap terjadi,” kata Rizky.
Ia berharap, jelang Pilkada tahun depan, masyarakat tidak lagi mengalami intimidasi. Selain itu, persaingan sehat antar partai politik atau kandidat calon gubernur dan calon bupati atau walikota sangat diharapkan masyarakat.
Kemudian kata Rizky, baik partai politik maupun calon kandidat harus memberi pendidikan politik bukan intimidasi atas nama politik.
“Masyarakat harus dibuat cerdas, tidak boleh lagi ada aksi intimidasi dan sebagainya, masyarakat punya hak untuk hidup aman dan damai dalam demokrasi,” pungkasnya.