SELASA, 26 JANUARI 2016
Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Adista Pattisahusiwa
JAKARTA—Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro menilai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis (21/1/2016) tersebut, sangat meragukan dan terkesan terburu buru.
![]() |
| Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Nizar Zahro |
Ia menyampaikan bahwa proyek pembangunan kereta cepat itu hanya akan memberikan beban kepada negara. Dikatakan, Proyek tersebut diperkirakan menghabiskan dana 60 triliun, yang menggunakan pembiayaan dari dana pinjaman, hal ini hanya menyimpan beban kerugian yang harus ditanggung negara.
“Itu kan tenornya 40 tahun, Bunganya 2 persen, 2 persen dari 60 triliun itu ada sekitar 12 triliun. Jadi hitungannya, 1,2 dikalikan 4 berarti kan 40 triliun, Kita pinjam 60 triliun berarti harus mengembalikan Rp.100,4 triliun.” ujar Nizar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/01/2016).
Dirinya menegaskan, bahwa Fraksi Gerindra dalam hal ini sangat konsisten dan menolak proyek kereta cepat. “Ini merugikan negara dan membebani rakyat, Uang 60 triliun nanti kita mengembalikan 100,4 triliun selama 40 tahun, anak cucu kita yang menanggungnya kelak,” kesalnya
Ia memaparkan, kerjasama dengan China bakal menimbulkan utang besar dan harus diangsur oleh negara hingga 40 tahun ke depan, hutang proyek ini hampir Rp 79 triliun, bukan masalah kecil. Maka tak lain dan tak bukan, hutang tersebut bakal dilunasi oleh anak cucu kita.
Lebih Jauh, Nizar menjelaskan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memiliki nilai efisiensi. Sebab, jarak dari Jakarta ke Bandung dinilai relatif dekat sehingga kontraproduktif dengan kecepatan yang dibidik.
“Bandung-Jakarta yang jaraknya hanya 150 kilometer itu kan tidak efektif dong, ”tandasnya
Jika hanya 8-10 stasiun, kata Niizar, 150 KM dibagi 8 sampai 10 stasiun, berarti jarak per antar stasiun hanya 15 KM. “Nah ini tidak bisa memaksimalkan kecepatan dari kereta cepat itu,” ucapnya
Selain ini, Nizar menyatakan masalah kerugian finansial, negara akan sangat dirugikan secara teknologi dari proyek tersebut.
“Jadi menurut hemat saya, biasanya dalam paradigma sebuah negara yang berkembang, kereta cepat terkategorikan sebagai transportasi andalan di level yang terakhir atau level ketiga,” tutupnya