Jaksa Agung, Yasonna Laoly dan Puan Maharani Layak Dicopot
SELASA, 12 JANUARI 2016
Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Adista Pattisahusiwa
JAKARTA—Hendardi selaku Ketua Setara Institute menilai kabinet kerja yang menjalankan sistem presidensial tidak murni tersebut, menyebabkan setiap langkah Presiden dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah terus menimbulkan kegaduhan, termasuk issue reshuffle (pergantian/perombakan).
|
| Hendardi, Ketua Setara Institute |
Dirinya mengatakan bahwa meskipun perombakan merupakan hak prerogatif Presiden, namun faktanya jelas berbeda. Kecemasan dan dukungan politik dari parlemen kian menjadi variabel utama dalam menyusun dan merombak kabinet.
Hendardi menyebutkan hak prerogatif tersebut telah tersandera oleh sistem ketatanegaraan. “Kondisi ini dapat dilihat secara jelas misalnya pada perubahan istilah KIH menjadi parpol-parpol pendukung pemerintah (P4)” sebut Hendardi dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta (12/01/2016).
Menurutnya hal itu sangat terlihat jelas dari partai-partai pendukung pemerintah telah mengafirmasi bahwa hak prerogatif dan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial menjadi bias dan tereduksi.
Dikatakan, buruknya dukungan itu bukan tanpa syarat, tapi dibarengi tawar menawar jabatan. “Inilah yang membuat presentase pengabdian partai-partai pada kepentingan partai jauh melampaui kepentingan mengabdi pada rakyat” paparnya.
Hendardi menilai dengan tingkat dukungan publik yang cukup tinggi, Joko Widodo seharusnya bisa mengabaikan setiap tawaran dukungan politik yang menuntut balas budi yang melukai rakyat.
“Tidak perlu cemas dengan dukungan parlemen, karena rasionalitas politik dan kebijakan yang berpihak pada rakyat bisa mengalahkan kekuatan oligarki yang bercokol pada partai-partai politik”.
Lebih lanjut dia menyatakan bahwa basis argumentasi perombakan kabinet alias reshuffle merupakan kinerja , integritas, dan kepemimpinan . Siapapun menteri yang lemah pada variabel utama maka layak diganti.
“Jaksa Agung misalnya yang integritasnya tercoreng dan kinerjanya buruk maka layak diganti dong, demikian juga Yasonna Laoly, serta menteri Puan Maharani harus dicopot” pungkasnya.