Diklaim Sebagai Kawasan Kumuh, Pemkot Jayapura Terkendala Relokasi Warga Klofcamp
SELASA, 19 JANUARI 2016
Jurnalis: Lidya Salmah / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Lidya Salmah
JAYAPURA—Kawasan pemukiman Klofcamp yang berada di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua telah diklaim sebagai daerah kumuh. Tak hanya menyandang predikat kumuh, Klofcamp juga dianggap sebagai daerah rawan bencana, sehingga tidak layak menjadi pilihan masyarakat untuk membangun tempat hunian.
|
| Binsor Nainggolan |
Meski warga sadar akan dampak negatif dari lingkungan tempat tinggalnya itu, namun sayangnya mereka enggan hijrah dari lokasi pemukiman yang sudah ditinggali secara turun temurun.
Menyikapi kawasan kumuh tersebut, Pemerintah Kota Jayapura mengaku tidak gampang untuk merelokasi warga Klofcamp yang sudah merasa nyaman di tempat tinggalnya ini.
“Jujur kalau kami untuk merelokasi mereka itu tidak gampang. Makanya kami hanya bisa mensiasatinya dengan strategi khusus. Tapi pada prinsipnya kami akan membuat sosialisasi kepada masyarakat bahwa wilayah itu sudah tidak layak secara unsur tata ruang dan tidak layak sebagai daerah huni. Tapi kita tidak bisa secara tegas untuk melarang karena mereka mau tinggal dimana lagi,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Ruang Kota Jayapura Binton Nainggolan, Selasa (19/1/2016).
Binton menjelaskan berdasarkan peruntukan lahan sesuai dengan Perda RT/RW, ada beberapa lokasi di Kota Jayapura yang sudah sangat memprihatinkan, dan kawasan Klofcamp masuk didalamnya.
“Cuma yang kita tahu Klofcamp itu merupakan kota lama sehingga memicu mobilitas warga yang cukup tinggi. Tapi kondisinya pun begitu memprihatinkan karena mengingat daya tahan dukung lingkungannya juga sudah diambang batas,” terangnya.
Lebih jelas bersama Tim Dinas Serumpun, pihaknya akan membahas soal pemukiman Klofcamp, dimana akan dibuat penataan dengan memperhatikan unsur tata ruang dan unsur ruang terbuka hijau.
Terkait keinginan kuat warga untuk tetap menempati pemukiman itu, walaupun mereka sadar akan dampak negatifnya. Menurut Binton, itu bukan sesuatu yang gampang karena tempat tinggal mereka saat ini merupakan kebutuhan primer terhadap sandang, pangan, pokok dan papan. Dan Pemerintah pun tak mudah membuat sebuah terobosan, karena disamping membutuhkan biaya yang sangat besar, juga harus disediakan lahan khusus.
“Sementara kan belum ada lahan untuk relokasi. Kalau mau bangun rumah susun (Rusun) ya lahannya dimana? Belum lagi nanti faktor lain yang sangat kompleks. Makanya nanti ini yang harus dibahas bersama dengan Tim Serumpun. Jadi sementara kita persuasif dengan sosialisasi dulu,” ucapnya.