Banyak Ditolak, Tenaga Pendamping Desa Akan Dievaluasi
SENIN, 4 JANUARI 2015
Jurnalis: Turmuzi / Editor: Gani Khair / Sumber foto: Dokumen Cendana News
MATARAM—Keberadaan ribuan tenaga pendamping desa yang direkrut untuk mendampingi dan melakukan pembinaan tata kelola organisasi pemerintahan dan keuangan desa di seluruh Kabupaten Kota, Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal banyak mendapatkan penolakan dari setiap desa dampingan.
|
| Fathul Gani Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) NTB |
Pasalnya hampir sebagian tenaga pendamping desa yang ditempatkan tidak memiliki kapasitas diharapkan, baik dibidang tata kelola organisasi pemerintahan maupun tata kelola keuangan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat
beberapa waktu lalu ternyata
“Memang benar, banyak diantara tenaga pendamping desa ditolak di desa dampingan, karena alasan kapasitas tenaga pendamping yang dinilai tidak memilik kemampuan dan itu masih kita pelajari” kata Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) NTB, Fathul Gani di Mataram, Senin (4/1/2016)
Dikatakan, tim dari BPMPD NTB saat ini masih turun melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan informasi mengenai hal tersebut, sebab ada kemungkinan penolakan tersebut dilakukan pihak desa karena tidak mau proses pengelolaan keuangan diawasi atau memang benar kapasitas dari tenaga pendamping desa memang tidak kompeten
“Masih kita pelajari kebenarannya, kalau memang nanti dari hasil temuan kasusnya persis seperti isu yang berkembang, tenaga pendamping desa yang sudah direkrut akan dievaluasi” ungkapnya