Atas Nama Manusia dan Lingkungan, Ini Tuntutan Aktivis dan Akademisi Maluku untuk Blok Masela

`

“Kami meminta kepastian bahwa opsi eksploitasi yang dipilih adalah yang paling baik, yang dapat menyejahterakan masyarakat, namun resikonya minimal untuk lingkungan,” terang M. Azis Tunny, Ketua Koalisi Masela lewat pernyataan kepada awak media di Ambon, Minggu (17/1/2016).

Pasalnya, pengembangan Blok Masela yaitu membangun Kilang LNG Terapung (Floating LNG/FLNG) atau membangun Kilang LNG Darat (Onshore LNG/OLNG). Pembangunan akan dilakukan di Pulau Yamdena yang menjadi bagian dari gugus Kepulauan Tanimbar.

Opsi Kilang Terapung berarti gas diambil dari dasar laut dan langsung diolah oleh kilang diatas kapal. Skema ini hanya membutuhkan sekitar 40 hektar lahan sebagai basis penyediaan logistik (logistic supply base).

Kehadiran basis penyediaan logistik beserta pelabuhan pendukungnya akan memberikan berbagai dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat karena bakal menyerap ribuan tenaga kerja lokal, belum lagi industri ikutan lainnya seperti gas rumah tangga, peternakan, restoran, binatu, dan sebagainya. 

Sedangkan Kilang Darat (onshore) berarti gas diekstrak melalui jejaring pipa bawah laut sepanjang 150 kilometer sampai dengan 600 kilometer—tergantung titik lokasi kilang yang ditunjuk—ke fasilitas Kilang LNG di daratan. Areal daratan yang dibutuhkan untuk membangun kilang tersebut sekitar 800 hektar.

“Dampak ekonomi dari opsi ini tidak berkelanjutan, sementara dampak ekologi akan dirasakan masyarakat sebab ekosistem lingkungan sebagai warisan untuk generasi mendatang harus kita korbankan akibat dari apa yang kita putuskan hari ini,” tandasnya.

Ketua Perhimpunan KANAL Maluku ini menyitir, kasus kehadiran PT. Arun LNG (PT. Arun) di

“Sekarang kilang LNG di Arun tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut,” terangnya. 

Lanjutnya, dilain pihak, pilihan kilang terapung dengan asumsi dibangunnya logistic supply base di Maluku Tenggara Barat maupun Maluku Barat Daya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih strategis.

“Bisnis logistik dan suplai kebutuhan-kebutuhan dasar tetap akan berkembang. Pertumbuhan ekonomi karena mobilitasi orang dan barang akan tetap ada. Bahkan maskapai penerbangan sudah siap ekspansi rute. Berbadai dampaknya terukur. Berbeda dengan perkembangan OLNG atau onshore yang tidak keberlanjutan dari aspek lingkungan, budaya maupun sosial-kemasyarakatan,” ujarnya, Dan mensinyalir akan adanya kemungkinan migrasi besar-besaran penduduk dari luar Yamdena untuk membangun kilang darat dan kota baru. 

Sementara itu, anggota Koalisi lainnya, M. Fagi Karim, menyatakan bahwa perdebatan yang ada saat ini hanya memfokuskan soal penciptaan lapangan pekerjaan dan tidak menimbang dampak lingkungan. 

“Ide bangun kota, dirikan kilang darat itu manis di mulut. Tapi kalau membuka lahan, menghilangkan hutan, merusak terumbu karang, menghilangkan keragaman hayati? Itu kan merugikan?” kata Fagi yang juga Ketua Komunitas Pemuda Bergerak (Kosdak).

Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu area yang dibidik menjadi konservasi Terumbu Karang dunia. Penelitian WCS (Wildlife Conservation Society) menemukan sedikitnya 68 jenis terumbu karang hidup di Kepulauan Tanimbar. Ekosistem terumbu karang Kepulauan Tanimbar juga menjadi habitat bagi 505 spesies ikan karang. 

“Kita harus terbiasa menempatkan harga yang mahal pada pohon, hutan, vegetasi dan biodiversity. Jangan hanya keuntungan jangka pendek. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas ini juga adalah kekayaan yang harus dihitung sebagai potensi,” paparnya.

Ditambahkannya, sebuah penelitian menyatakan bahwa Kepulauan Tanimbar merupakan rumah bagi sembilan spesies khas (endemik) Tanimbar, yang terdiri dari Kakatua Tanimbar (Cacatua goffiniana), Nuri Tanimbar (Eos reticulata), Perling Tanimbar (Aplonis crassa), Ceret Tanimbar (Cettia carolinae), Sikatan perut emas (Microeca hemixantha), Kipasan Tanimbar (Rhipidura ophistherythra), Anis Tanimbar (Zoothera schistacea), Gosong Tanimbar (Megapodius tenimberensis), dan Anis Larat (Zoothera machiki).

“Sembilan spesies di sekitar Tanimbar tergolong dalam kategori Unggas. Bisa anda bayangkan, pembabatan hutan tidak hanya mengancam kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia yang hidup di sana, tetapi juga flora dan fauna,” sebut Ketua Umum Kelompok Pecinta Alam (KPA) GAMAPALA, Abu Khair Mulya Putuhena.

Menurutnya, perhitungan pembukaan lapangan pekerjaan dengan membuka kota baru dan janji lapangan pekerjaan yang banyak belum tentu berdampak jangka panjang. 

“Pertama, kota yang mengandalkan pertumbuhannya karena kilang darat, terbukti hilang dan tidak tumbuh lagi saat eksploitasi selesai. Ekonominya tidak berkelanjutan. Kedua, dampak hilangnya lingkungan asli kan ada? Pemanasan dan hilangnya kenekaragaman hayati. Apakah itu tidak dihitung sebagai kerugian potensial? Apakah sepadan dengan hasil yang didapatkan hanya 20-30 tahun?”, sambungnya. 

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, M. Asrul Pattimahu, M.Si, yang bergabung dalam Koalisi Masela juga berasumsi, apabila pembangunan kilang terapung di laut lebih aman dan tetap memberikan kesejahteraan lewat pengembangan industri kapal dan teknologi tinggi, maka rakyat Maluku harus solid mendukung. 

“Jika, ada opsi yang tanpa membuka hutan, merusak terumbu karang, memasang pipa ratusan kilometer yang dapat mengganggu ekosistem pesisir? Ya kita pilih. Makanya kita dukung kilang terapung, Maximum gain, minimum risk,” katanya. 

Dia mengutip laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang menyatakan bahwa proyeksi terciptanya lapangan pekerjaan antara kilang terapung dengan darat hanya selisih kecil. Namun, pendapatan pemerintah akan lebih tinggi yakni 9,5 milliar dollar (sekitar Rp133 triliun) karena kilang terapung akan memberi dampak perkembangan teknologi perkapalan. 

Selain itu selisih biaya pembangunan pun cukup signifikan, dimana pembangunan FLNG akan lebih hemat sekitar 4,5 miliar dollar (sekitar Rp63 triliun) dibandingkan OLNG.

“Kalau lebih sedikit tapi kebanyakan tenaga ahli, bukan tenaga kasar, kan lebih bagus? Kalau FLNG jalan, kita punya lima tahun untuk menyiapkan dan menyodorkan anak-anak terbaik Maluku. Dengan begitu, risiko lingkungan ditekan, ekonominya berbasis teknologi dan ekologi, dan yang lebih terpenting lagi orang Maluku bisa unjuk keahlian mereka, tidak hanya kerja kasar,” tandas Pattimahu.