Sri Edi Swasono: Pemerintahan Jokowi Tidak Miliki Ideologi Ekonomi

JAKARTA — Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Sri Edi Swasono menilai, perlambatan ekonomi yang melanda Indonesia dan menyebabkan meningkatnya pengangguran merupakan wujud dari pemerintahan yang tidak memiliki ideologi ekonomi.

“Pemerintahan yang dipimpin Jokowi tidak memiliki ideologi ekonomi,”sebutnya.

Dijelaskan, bentuk dari tidak memiliki ideologi ekonomi tersebut terlihat dari ‘obral’ paket kebijakan. Namun tambahan paket kebijakan ekonomi jilid per jilid yang diluncurkan selama ini masih belum efektif mengatasi persoalan.

“Paket kebijakan yang sudah dikeluarkan Jokowi, belum efektif berjalan, eh malah susul lagi dengan paket kebijakan ekonomi yang baru,”sebutnya saat dihubungi Cendana News, di Jakarta, Jumat (06/11/2015).

Menurut Sri Edi, langkah ‘mengobral’ paket kebijakan ekonomi dinilai tidak efektif, karena paket yang sudah dikeluarkan salah, maka dikeluarkan lagi paket baru, kalau paket jilid sekian itu salah lagi, nanti keluar lagi paket berikutnya. 

Sementara itu, berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pada kamis (05/11/2015), angka pengangguran terbuka hingga agustus 2015 mencapai 7,56 juta orang atau 6,18 persen dari total angkatan kerja indonesia sebanyak 122,4 juta orang. Pada periode yang sama 2014, jumlah pengangguran hanya 7,24 juta orang atau 5,94 persen. Angka pengangguran naik 320.000 orang dari Agustus 2014 ke Agustus 2015.

Sri Edi menyebutkan, kenaikan jumlah pengangguran terbuka di indonesia tersebut, merupakan indikasikan kian memburuknya iklim berusaha akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. 

“Kondisi ini jelas mengisyaratkan perekonomian indonesia sedang mengalami masalah besar dan tidak mustahil telah memasuki fase tahapan krisis,”sebutnya.

Mantan anggota MPR RI Era Soharto ini juga mengatakan, dengan meningkatnya jumlah pengangguran tersebut, dikarenakan pemerintahan kabinet Jokowi JK tidak mempunyai terobosan yang handal.

“Sudah tahu terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi tapi pemerintah malah cuek, tidak membuat program yang bisa memberikan harapan bagi rakyat banyak,” ujar Sri Edi Swasono. 

Jadi, kenyataan ini, sambung Sri, pemerintah selalu membuat pencitraan, bukan kerja, kerja dan kerja. 

Meski BPS telah mencatat perekonomian indonesia pada triwulan III – 2015 tumbuh 4,73 persen, naik dibandingkan pada kuartal II-2015 yang sebesar 4,67 persen. Begitu juga, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan tahun ini berkisar 4,7-5,1 persen.

Dengan demikian, meski secara kuartalan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III meningkat, akan tetapi pertumbuhan itu tidak berkualitas karena antara lain gagal menyerap lebih banyak tenaga kerja, bahkan pengangguran justru bertambah.

Sri Edi menilai bertambahnya pengangguran sangat berbahaya jika sampai berkelanjutan tanpa ada solusi yang jelas dari pemerintah.

“Pemerintah mesti membuat program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan bikin program yang tidak dibutuhkan rakyat,” ucapnya.