Terkait Perppu Pilkada Serentak, DPR Ikuti Pemerintah dan KPU
JAKARTA — Langkah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang menolak mengeluarkan Perppu Pilkada mendapat tanggapan dari berbagai pihak, diantaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mendukung langkah Jokowi yang menolak terbitnya Perppu. Karena menurutnya penolakan tersebut baik untuk proses demokrasi.
“Ini baik untuk proses demokrasi, proses Pilkada harus jalan terus walaupun ada daerah-daerah yang tidak bisa mengikuti perhelatan pada tahun 2015 ini,” ujar fahri di Gedung DPR, senayan, Kamis (06/08/2015).
Menurutnya, masalah ini, tergantung bagaimana kita selalu menghargai representasi warga lewat parpol yang sudah punya hak suara. Yang pasti sudah banyak suara yang hangus.
“Kami sudah memberi peringatan dari awal, tapi pemerintah dan KPU meminta jalan terus ‘Non Stop’, ya kita ikuti saja,”ujarnya.
Politikus PKS ini mengatakan, dirinya sepakat dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan ‘Ekstra Time’ pendaftaran bagi tujuh daerah dengan satu pasangan calon dalam Pilkada serentak 2015 mendatang.
“Nah, Kalau pun KPU sekarang memutuskan untuk memerpanjang karna di tujuh titik, ya gak apalah, kan itu wajar,”sebutnya.
Nanti dilihat pertimbangan presiden. Semoga, Cukup di tujuh titik dan jangan sampai merusak yang lain.
“Karena yang lain sudah siap,” Tutupnya.
Pilkada serentak yang prosesnya telah bergulir menemui berbagai kendala, diantaranya calon tunggal yang terjadi di beberapa daerah, muncul potensi adanya pelaksana tugas kepala daerah dibeberapa daerah akibat ditundanya pelaksanaan Pilkada hingga pencairan dana yang tersendat.
KAMIS, 06 Agustus 2015
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa
Foto : Adista Pattisahusiwa
Editor : ME. Bijo Dirajo