Perlu Dialog Sembilan Kelompok Utama untuk Bangun Tanah Damai Papua

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay (tengah)

JAYAPURA — Menjadikan Papua sebagai Tanah Damai tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sehingga, diperlukan komunikasi atau dialog antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mengatur mekanisme mewujudkan hal tersebut.

Pastor Neles Tebay, koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan untuk memperlancar komunikasi, menurutnya ada sembilan kelompok aktor yang menjadi kunci utama, pertama Pemerintah Pusat, melalui kementerian dan lembaga terkait. Kedua, orang asli Papua (OAP).

“Ketiga, paguyuban-paguyuban, seperti Ikatan Masyarakat Batak , Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Kerukunan Yogyakarta dan lain-lainnya yang berada di Tanah Papua,” kata Tebay, Rabu (26/08/2015).

Selanjutnya ke-empat, kata Tebay, adalah pemerintah daerah tingkat kabupaten kota dan provinsi. kelima TNI, lanjutnya, keenam adalah Polri. Untuk yang ketujuh, dikatakannya adalah perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah Papua.

“Kedelapan, Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat yang bergerilya di hutan sebagai sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka dan yang kesembilan, orang Papua yang hidup di luar negeri seperti di Papua New Guinea, Australia, Vanuatu, Belanda,  Inggris dan Amerika Serikat,” tuturnya.

Kesembilan kelompok itulah, masih kata Tebay, menjadi landasan untuk saling bekomunikasi. Dimana, dirinya merekomendasikan dua hal tuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai melalui komunikasi konstruktif.

“Dua hal itu, pertama, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam, perlu membentuk satu tim yang terdiri dari maksimal tiga orang yang bertugas untuk membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan mengatur mekanisme yang memungkinkan sembilan kelompok aktor terlibat dalam upaya membangun Papua menjadi tanah damai,” ujarnya.

Menurutnya, tiga orang tersebut, bukanlah orang asli Papua, melainkan mereka sangat dipercayai oleh rakyat Papua untuk mendukung komunikasi konstruktif dan ditugaskan secara resmi dari presiden.

“Kedua, Pemda dari pemprov Papua dan Papua Barat maupun pemkab dan pemkot di tanah Papua harus berperan aktif secara maksimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, Menkopolhukam perlu mengundang semua gubenur, bupati dan walikota se-tanah Papua untuk membahas peranan Pemda menjadikan Papua sebagai tanah damai. Dan dengan dorongan dari pemerintah pusat, pemda dapat memfasilitasi pertemuan-pertemuan seperti seminar dan lokakarya di semua kabupaten/kota.

“Memfasilitasi dengan mendiskusikan tentang indikator-indikator dari Papua tanah damai yang sedang dibangun,” katanya.

Pastor Neles Tebay yang juga ketua Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Fajar Timur,  Kota Jayapura ini menambahkan bahwa pertemuan tersebut nantinya melibatkan OAP maupun paguyuban-paguyuban, sehingga bersama-sama,  setia kawan, untuk memperjuangkan Papua menjadi tanah damai.

Ditempat terpisah, Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) DR. Bernada Meteray mengatakan dialog merupakan kebutuhan semua pihak agar masalah-masalah di Papua segera  terselesaikan serta bagaimana mencari solusi terbaiknya.

“Dialog itu kebutuhan dan sudah harus digelar, bukan hanya sekelompok orang tertentu tapi ini tanggung jawab kita semua,” kata Bernada.

Jurnalis       : Indrayadi T Hatta

Foto            : Indrayadi T Hatta

Editor         : ME. Bijo Dirajo