Dana Rp.1,8 Triliun Pembangunan Mandalika Resort Terancam ‘Hangus’
MATARAM — Dana senilai Rp.1,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan, pengadaan air bersih dan penerangan yang pernah dijanjikan presiden saat meresmikan kampus IPDN NTB melalui APBN tahun anggaran 2016 terancam batal digelontorkan, pasalnya sebagian lahan di kawasan Mandalika Resort masih bermasalah.
“Ada kemungkinan dana senilai Rp.1,8 triliun yang pernah dijanjikan presiden untuk dicairkan tahun anggaran 2016 ini terancam tidak bisa digelontorkan, pasalnya Indonesia Tourism Devolepment corporation yang bertanggung jawab atas pembangunan Mandalika resor beralasan masih terkendala lahan yang belum semua clear” kata Kepala Bada Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM dan PT), Ridwansyah di Mataram, Rabu (19/8/2015).
Padahal, kata Ridwan, meski masih terdapat lahan yang kepemilikannya diklaim masyarakat, tapi luasannya lebih sedikit kalau dibandingkan dengan luas lahan yang sudah dibebaskan sebagai lokasi pembangunan tiga hotel berbintang kelas internasional yang ground brekingnya rencananya akan dimulai akhir agustus mendatang.
Dikatakan, dari total luas lahan Mandalika Resort seluas 1.035,67 hektar are, hanya tinggal 135 hektar are yang kepemilikannya masih diklaim warga dan saat ini juga masih dalam proses penyelesaian, jadi hal tersebut seharusnya tidak dijadikan kambing hitam oleh ITDC untuk tidak siap memulai pembangunan di kawasan Mandalika Resort.
“Memang masih ada sisa lahan yang belum dibebaskan, namun luasanya tidak seberapa, lebih banyak yang sudah bebas, seharusnya itu tidak dijadikan sebagai kambing hitam dan alasan ITDC untuk tidak siap, atau memang ITDC tidak mampu mengelola dan mendatangkan investor, kalau memang tidak mampu, sampaikan, biar jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut Ridwan menambahkan proses dan rencana pengembangan dan pembangunan Mandalika Resors kan sudah sangat lama sekali, sejak kepemimpinan Presiden SBY, termasuk telah melakukan kajian analisis dampak lingkungan.
“Kalau tahun ini tidak jadi, itu artinya kita mundur lagi, karena itu kita meminta kepada pihak ITDC untuk segera merealisasikan pembangunan di kawasan tersebut dan jangan lagi mencari kambing hitam,”katanya.
RABU, 19 Agustus 2015
Jurnalis : Turmuzi
Foto : Turmuzi
Editor : ME. Bijo Dirajo