![]() |
| Deretan Bendera Partai [husni kamil manik-twitter] |
Tren
- SDN-PTN Gratis, Indonesia Ke-6?
- Film dan Produsen Cinema Digital: Masalah National Pride
- Serba Dua Periode Perlu Desakan Publik
- Soroti Dugaan Pengondisian Muktamar NU, Sejumlah Kiai hingga Pengurus Ponpes Minta Rais Aam Terpilih Mundur
- Nasionalisme Papua vs Skenario Belanda
- Dwifungsi Dihujat, Taruna Nusantara Pengganti?
- Menuntut Tanggung Jawab Aparat di Papua
- Narasi Kemungkinan: Micro Drama Film RRC vs AS
- Peran Strategis Daerah Menuju Indonesia 2045
- Purbaya Diangkat Pasca-Kerusuhan 2025 Lalu Menolak IMF, Tapi Diturunkan Pasca-Kerusuhan 2026 Digantikan Suahasil yang Juga Akan Menolak IMF?
CENDANANEWS (Jakarta) – Komisi Pemilihan Umum memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan Pilkada sampai 2017 di daerah.
Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, seluruh daerah telah menandatangani naskah perjanjian hibah dengan KPU provinsi, kabupaten dan kota.
“NPHD sudah semua, yang dengan KPU di daerah. Terakhir yang sudah ditandatangani itu Kabupaten Sumba Barat, tadi pukul 13.00 waktu setempat. Maka dari itu, untuk persoalan NPHD ini sudah tuntas semua,” kata Husni, di Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Sebelumnya, KPU mencatat 11 daerah yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada serentak 2015 mendatang.
Untuk 11 daerah tersebut yakni Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
Lanjut ada Kota Baru, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Buton Utara.
Pihak KPU mengultimatum Kemendagri RI untuk segera memerintahkan para kepala daerah guna menerbitkan NPHD dana pilkada hingga 3 Juni.
Selain daerah yang belum menandatangani NPHD, KPU juga menemukan banyak daerah yang sudah memiliki NPHD namun belum mencairkan dana pilkada.
Terkait akan hal itu, KPU pun mengumpulkan ketua KPU dari seluruh provinsi di Jakarta untuk mengkoordinasikan mengenai kepastian pencairan anggaran untuk pilkada.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak untuk pelaksanaan pada Desember mendatang.
“Mudah-mudahan September sudah ada dananya. Mungkin sekarang tidak perlu ada dananya, tapi kalau September itu harus ada,” kata JK.
——————————————————-
Kamis, 4 Juni 2015
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa
Editor : ME. Bijo Dirajo
——————————————————-
Lihat juga...